Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sejumlah kebijakan baru menjelang libur Natal 2020 dan tahun baru 2021. Aturan itu dibuat untuk meminimalisasi penularan virus corona akibat libur panjang.
Aturan ini berlaku mulai Jumat (18/12/2020) hingga 8 Januari 2021. Apa saja aturannya?
Dalam Seruan Gubernur DKI Jakarta 17 tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran menerapkan batasan jam operasional hingga pukul 19.00 WIB.
Selain itu, jumlah pengunjung maksimal dalam waktu yang sama hanya boleh 50 persen dari kapasitas maksimal.
Anies juga meminta pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, dan kawasan wisata membatasi operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB. Jumlah pengunjung juga harus dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas total.
Khusus 24-27 Desember 2020 serta 30 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk ibadah, memenuhi kebutuhan mendasar, atau mendesak.
Pada periode ini, Anies juga meminta pelaku usaha membatasi operasionalnya sampai pukul 19.00 WIB.
Dalam Instruksi Gubernur 64 tahun 2020, Anies menugaskan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin untuk memastikan tidak ada kerumunan lebih dari lima orang ketika libur natal dan tahun baru. Apabila melanggar, sejumlah sanksi sudah menanti.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa sanksi bagi pelanggar berupa teguran tertulis, sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi, atau denda administratif paling sedikit Rp100 ribu (seratus ribu) dan paling banyak Rp250 ribu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 pihaknya membatasi operasional transportasi umum di ibu kota. Selama periode itu, transportasi umum di Jakarta hanya boleh beroperasi sampai pukul 20.00 WIB
Untuk keluar masuk Jakarta, masyarakat juga diwajibkan membawa surat keterangan hasil negatif COVID-19 minimal dari rapid test antigen. Hal itu berlaku bagi warga yang keluar masuk Jakarta menggunakan transportasi umum.
Untuk yang menggunakan kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rapid test antigen.
Pejabat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati, mengeluarkan Surat Edaran 83/SE/2020. Dalam surat tersebut, ia meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menunda cuti dan tidak ke luar kota selama masa libur Natal 2020 dan tahun baru 2021.