Jakarta, IDN Times - Wacana pemerintah Indonesia untuk mengimpor obat Avigan dan untuk pasien COVID-19 sempat menggemparkan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan beredarnya informasi di media sosial Facebook yang berisikan narasi bahwa obat ini dapat membunuh janin.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menghimpun sejumlah informasi terkait isu ini dan ternyata isu ini adalah disinformasi.
Dari informasi yang dihimpun oleh Kemkominfo, ternyata obat ini memang tidak boleh dikonsumsi oleh perempuan yang sedang mengandung. Avigan memang bisa memberi pengaruh pada bentuk janin. Maka dari itu obat ini harus digunakan dengan penuh kehati-hatian dan dengan pengawasan ketat tim medis.
Kemkominfo juga merujuk pada informasi yang dilansir melalui portal media Jepang themainici.jp, yang mengatakan bahwa Avigan memang memiliki efek samping pada perempuan hamil serta pria yang sedang menjalankan program memiliki anak.
Obat dengan nama lain Favipiravir ini adalah obat asal Jepang yang dikembangkan oleh perusahaan Fujifilm Toyama Chemical dan diproduksi Zheijang Hisun Pharmaceutical.
Obat ini pada awalnya dikonsumsi guna mengobati penyakit flu. Tetapi, menurut Kemkominfo, akhirnya otoritas medis yang berada di Tiongkok melakukan uji coba pada obat ini. Setelah itu, terbukti bahwa obat ini dapat membantu mengurangi waktu pemulihan serta meningkatkan kondisi paru-paru pasien yang terinfeksi virus corona atau COVID-19.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tengah menyiapkan obat yang katanya bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Obat yang dipesan yaitu Avigan, sementara yang chloroquine sudah tersedia stoknya di dalam negeri
Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sudah mengimpor obat-obatan tersebut dengan jumlah mencapai jutaan butir.
"Obat ini sudah dicoba oleh satu, dua, tiga negara dan memberikan kesembuhan yaitu Avigan. Kita telah mendatangkan 5.000 dan dalam proses pemesanan 2 juta (butir)," kata Jokowi dalam keterangan persnya, di Istana Kepresidenan Bogor, yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/3).