CEK FAKTA: Pemerintah Gelontorkan Triliunan Rupiah ke Aceh usai Banjir

10 Des 2025, 15:19 WIB

Pemandangan Aceh Tamiang dari udara, Jumat (5/12/2025) setelah dihantam banjir bandang dan longsor (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya sih...

Endipat menyinggung donasi Rp10 miliar yang berhasil dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat dan tersiar masif di media sosial.
Pemerintah memberikan bantuan rumah tetap (huntap) senilai Rp60 juta per unit disetujui, serta bantuan hunian sementara Rp30 juta per unit.
Estimasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai sekitar Rp51,8 triliun, dengan rincian, pemulihan Aceh Rp25,41 triliun, Sumut Rp12,88 triliun, dan Sumbar 13,52 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid membahas isu-isu tentang kebijakan strategis pemerintah, dalam bidang ketahanan digital, Senin, 8 Desember 2025.

Terdapat dua agenda dalam rapat tersebut. Pertama, penataan ulang kebijakan dalam hal ini bagaimana merumuskan regulasi kritis menjaga wibawa negara di tengah serangan disinformasi media sosial.

Kedua, ketahanan digital negara dalam hal ini bagaimana merumuskan kebijakan strategis kolaboratif untuk mencegah risiko kegaduhan akibat informasi tanpa kendali.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Komdigi lebih gencar dalam mempromosikan kerja-kerja pemerintah dalam penanggulangan banjir Sumatra.

Langkah ini penting bagi pemerintah untuk menandingi konten-konten viral di media sosial, terkait bencana yang mengepung Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

"Fokus ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengaplifikasi informasi-informasi itu, sehingga gak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatra dan lain-lain," kata dia dalam rapat tersebut.

1. Endipat singgung donasi Rp10 miliar yang viral

Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya. (Dok. Gerindra)

Dalam kesempatan itu, Endipat juga menyinggung donasi Rp10 miliar yang berhasil dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat. Bantuan Rp10 miliar ini bahkan tersiar secara masif di platform media sosial. Sementara, kata dia, pemerintah sudah memberikan triliunan namun tetap tak dianggap bekerja.

Endipat tak menyebut siapa penggalang dana tersebut. Namun, belakangan content creator Ferry Irwandi bersama tim NGO dan relawan berhasil menggalang dana Rp10,3 miliar dalam waktu 24 jam.

"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir," kata dia.

Lantas, benarkah pemerintah telah menyalurkan bantuan triliunan rupiah kepada korban terdampak banjir bandang di Aceh? Berikut penjelasannya!

2. Kabupaten/kota terdampak banjir dapat bantuan Rp4 miliar

Petugas TNI dan Polri tengah melintas endapan lumpur akibat banjir bandang untuk proses evakuasi di Palembayan, Kabupaten Agam. (IDN Times/Halbert Caniago)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan memasuki pekan kedua pasca-bencana banjir bandang dan longsor Sumatra, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kekuatan tanggap darurat dikerahkan seluruh instansi nasional, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, Pemda, yang dikomandoi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Prabowo juga telah memerintahkan agar proses rekonstruksi dan rehabilitas daerah-daerah terdampak bisa dipercepat.

"Untuk itu, tadi Bapak Presiden tegaskan lagi pada saat pelepasan atlet-atlet tadi, untuk semakin mempercepat, jadi mempercepat persiapan tahap rekon di saat kita juga saat ini tanggap darurat," kata Pratikno.

Lebih lanjut, Prabowo menyetujui bantuan rumah tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatra, senilai Rp60 juta per unit. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya bantuan hunian sementara (huntara) sebesar Rp30 juta per unit. Huntara dirancang untuk dihuni maksimal satu tahun sebelum warga pindah ke huntap.

Selain itu, Kepala Negara juga memberikan dana bantuan sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di kawasan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Prabowo juga menginstruksikan penghitungan kebutuhan anggaran bagi pemerintah provinsi secara terpisah. Dia memastikan, wilayah dengan dampak terberat akan mendapat prioritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan estimasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai sekitar Rp51,8 triliun, dengan rincian, pemulihan Aceh Rp25,41 triliun, Sumut Rp12,88 triliun, dan Sumbar 13,52 triliun.

3. Bantuan Rp4 miliar hanya buah tangan, belum cukup

Mobil-mobil yang berserakan di antara puing-puing bekas banjir bandang Aceh Tamiang, Senin (8/12/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sementara, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, menilai bantuan Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang digelontorkan Presiden Prabowo pascabanjir bandang masih jauh panggang dari api. Bantuan itu dinilai belum cukup buat pemulihan dan rekonstruksi daerah.

Menurut Lasarus, jumlah bantuan ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan skala kerusakan infrastruktur di lapangan, setelah dihantam banjir bandang.

"Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten, Rp4 miliar per kabupaten itu gak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan," ujar Lasarus, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/12/2025).

Ia pun membandingkan dengan proyek konstruksi yang skalanya relatif kecil. Ia menyebut, untuk membangun satu tanggul (bog) atau gorong-gorong (culvert) sungai saja, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp4 miliar.

"Kita bikin satu bog aja, satu bog (culvert) aja untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak," kata legislator PDIP itu.

Dengan demikian, apa yang disampaikan politikus Partai Gerindra Endipat Wijaya benar adanya, bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk pemulihan bencana Sumatra. Namun, bantuan tersebut tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, berbeda dengan relawan atau masyarakat, yang tidak memiliki kewajiban.