Cerita Wamenkum Diminta Jokowi Jelaskan Pasal Zina KUHP Baru ke Dubes

Edward menjelaskan, pembahasan mengenai pasal perzinaan dan kohabitasi merupakan salah satu yang paling alot saat penyusunan KUHP baru. Pemerintah dan DPR harus menghadapi perbedaan pandangan yang tajam dari berbagai kelompok masyarakat.

Ia mencontohkan pengalaman saat pemerintah melakukan sosialisasi KUHP di sejumlah daerah pada 2021–2022. Ketika sosialisasi di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, mahasiswa justru memprotes karena pasal tersebut dijadikan delik aduan, bukan delik biasa.

Mereka menilai perzinaan dan kohabitasi seharusnya diperlakukan sebagai pelanggaran yang dapat diproses tanpa pengaduan, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran moral.

"Mahasiswa di Universitas Andalas Padang memprotes pasal ini, mengapa dijadikan delik aduan? Seharusnya ini adalah delik biasa karena baik perzinaan maupun kohabitasi secara hukum Islam adalah sesuatu yang melanggar hukum, dan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Mengapa ini harus delik aduan? Waktu itu dari Sumatera Barat mengusulkan ini adalah harusnya delik biasa," ucapnya.

Namun, pandangan berbeda muncul ketika pemerintah melakukan sosialisasi di Sulawesi Utara. Di daerah tersebut, sejumlah pihak justru menilai aturan tersebut terlalu jauh mencampuri ranah privasi warga.

Edward mengatakan pemerintah dan DPR berada dalam posisi dilematis menghadapi dua aspirasi yang bertolak belakang tersebut. Jika mengikuti aspirasi satu pihak, pihak lain bisa menilai pemerintah tidak responsif terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah dan DPR akhirnya mengambil jalan tengah dengan menjadikan pasal perzinaan dan kohabitasi sebagai delik aduan absolut. Artinya, kasus hanya dapat diproses jika ada laporan dari pihak tertentu seperti pasangan atau keluarga dekat.

Setelah KUHP disahkan pada 6 Desember 2022, Edward mengatakan protes juga datang dari sejumlah duta besar (dubes) negara asing yang bertugas di Jakarta. Edward yang saat itu masih menjabat sebagai Wamenkumham bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diminta memberikan penjelasan langsung kepada para dubes.

"Saya perlu menambahkan bahwa ketika ini disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, protes itu juga datang dari para Duta Besar negara asing yang berdomisili di Jakarta. Lalu saat itu dalam jangka 10 hari kemudian Presiden Joko Widodo meminta kepada Ibu Retno Marsudi dan saya untuk menjelaskan kepada semua Duta Besar yang ada di Indonesia terkait pasal ini," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Edward menegaskan substansi KUHP pada dasarnya memiliki kesamaan secara universal di berbagai negara, misalnya soal pidana pembunuhan atau pencurian. Namun, ada beberapa isu yang berbeda antarnegara, seperti delik politik, penghinaan terhadap kepala negara, dan delik kesusilaan.

Ia juga menekankan bahwa aturan terkait kesusilaan tidak bisa dibandingkan begitu saja antara satu negara dengan negara lain. Menurutnya, setiap negara memiliki latar belakang sosial, budaya, dan nilai moral yang berbeda sehingga pendekatan hukumnya pun tidak selalu sama.

"Saya katakan kepada para Duta Besar waktu itu, mengapa saudara-saudara tidak memprotes negara Rusia yang menghukum berat pelaku atau hubungan seks sesama jenis, sementara di sebagian negara Eropa melegalkan perkawinan sesama jenis?," tutur dia.

"Mengapa saudara tidak memprotes Swedia yang tingkat prostitusinya sangat rendah di dunia karena yang dihukum di sana bukan pekerja seks komersial, tetapi yang dihukum berat adalah mereka yang mendatangi, artinya laki-laki yang mendatangi tempat prostitusi itu yang dijatuhi pidana denda," imbuhnya.