Ciri Membedakan Aksi Mahasiswa Murni dan Gadungan

Berbeda dengan demonstrasi mahasiswa pada (28/10/2026) dan Trisaksi, kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang berlangsung pada Kamis (29/10/2026) justru menuai polemik.

Acara yang digelar di depan Pos Polisi Thamrin, Bundaran HI, Jakarta Pusat, tersebut mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia". Kegiatan itu turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, serta kreator konten Willie Salim.

Namun, kegiatan tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan peserta bayaran yang mengenakan atribut almamater sejumlah perguruan tinggi. Bahkan, seorang peserta mengakui dirinya bukan mahasiswa asli dan mendapat bayaran untuk menghadiri acara tersebut.

Polemik semakin berkembang setelah identitas peserta dan penggunaan atribut kampus dipertanyakan. Salah satu peserta bernama Sari juga menyampaikan permintaan maaf setelah mengenakan jas almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) dalam kegiatan tersebut. Pihak keluarga besar mahasiswa UBSI turut meminta masyarakat tidak langsung mengaitkan tindakan individu dengan institusi kampus tanpa informasi terverifikasi.

Selain itu, pria yang mengaku bernama Dino berasal dari kampus PSI juga sudah meminta maaf. Dia bernama Bayu Setiadi.

Kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang mengorganisasi kegiatan, proses perekrutan peserta, hingga tujuan penyelenggaraan acara yang menggunakan nama mahasiswa.

Kehadiran figur publik dalam kegiatan tersebut juga ikut menjadi perhatian. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad dan Willie Salim kemudian memberikan klarifikasi setelah mendapat kritik dari masyarakat.

Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengatakan kategori mahasiswa murni dan palsu itu bisa berdampak negatif. Sebab, hal itu bisa menggembosi aksi mahasiswa murni.

"Kalau menurut saya, agak kontraproduktif ketika kita membuat kategori aksi mahasiswa murni dan aksi mahasewa atau mahasiswa palsu, karena akhirnya karena kategori ini bisa memlemahkan gerakan mahasiswa itu sendiri dan partisipasi mahasiswa," ujar Kunto Adi, Minggu (1/11/2026).

Kunto Adi mengatakan, yang bisa dibedakan terhadap aksi mahasiswa murni dan bayaran adalah tuntutannya. Apakah mahasiswa menyampaikan tuntutan kepentingan publik atau tidak.

"Menurut saya yang membedakan aksi mahasiswa mana yang mana, dari kepentingannya, siapa yang dibela, kalau menrutu saya, itu sudah langsung kelihatan kok, kalau yang dibela kepentingan rakyat, kepentingan publik yang luas, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, terkait dengan kemiskinan, terkait dengan korupsi, efek dari korupsi," kata dia.

"Itu menurut saya aksi yang kepentingannya benar-benar untuk rakyat, sementara ada aksi yang mungkin ada mahasiswa asli di dalamnya tapi kemudian lebih kepentingannya untuk kepentingan elite, entah itu elite yang sedang terlibat kasus korupsi atau politik lain yang ingin menaikkan reputasi, jadi kalau menurut saya kategorinya itu saja," sambungnya.

Secara terpisah, Guru Besar Bidang Komunikasi LSPR Institue Communication and Business (LSPR Institute), Prof. Lely Arriane, adanya massa bayaran dalam aksi tertentu merupakan fenomena klasik.

"Sebenarnya fenomena ini adalah fenomena klasik, dalam banyak peristiwa unjuk rasa demontrasi dan pernyataan sikap selalu muncul pelaku-pelaku sempalan yang dimobilisasi untuk mendukung, menentang dan mengambil kesempatan untuk berada di tengah kerumunan massa, baik by desain maupun by accidency," ucap Prof. Lely.

Selain itu, kata Lely, ada juga aksi yang mengatasnamakan mahasiswa daerah tertentu yang menuntut kepala daerahnya mundur. Aksi demonstrasi dilakukan di kementerian tertentu.

"Dalam fenomena lain, misalnya ada aksi yg juga mengatasnamakan mahasiswa untuk menurunkan kepala daerah tertentu, tapi aksinya dilakukan di kantor kementerian, tetapi pelakunya kelihatan sekali bukan berasal dari daerah di mana kepala daerah yang didemo itu berasal, terlihat dari bentuk fisik, tipe rambut, warna kulit dan lain-lain. Ada juga aparat, terutama intel yang memang didesain untuk masuk dalam kerumunan," ujar dia.

Lely berpesan kepada mahasiswa yang ingin berunjuk rasa, sebaiknya mengkoordinasikan secara matang tuntutan apa saja yang akan disampaikan.

"Jadi,bagi peserta unjuk rasa seharusnya jika ingin murni menyampaikan, pesannya sebaiknya unjuk rasa itu dikoordinir sedemikian rupa dengan membentuk dan membuat identitas khusus, bukan sekedar baju seragam, simbol perguruan tinggi. tapi juga kesamaan narasi dalam membangun pesan politik yang akan disampaikan, termasuk simbol, yel-yel yang disepakati sesuai identitas," kata dia.

Kreator konten Willie Salim menjadi salah satu figur yang mendapat sorotan setelah menghadiri deklarasi tersebut. Pada Jumat (30/10/2026), Willie menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya.

Ia membantah terlibat dalam pengaturan peserta maupun penyelenggaraan kegiatan. Willie juga menegaskan kehadirannya hanya untuk memenuhi undangan dan tidak menerima bayaran ataupun imbalan.

“ Saya hadir karena mendapatkan undangan. Saya tidak terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengaturan peserta acara, serta tidak menerima bayaran ataupun imbalan dalam bentuk apa pun. Saya hadir karena keinginan saya memberikan dukungan kepada masyarakat yang menyuarakan pendapatnya,” tulis Willie di Instagram.

Ia juga meminta maaf atas kurangnya ketelitian sebelum menghadiri kegiatan tersebut. Willie menyebut polemik yang muncul menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menerima undangan.

Sementara itu, Raffi Ahmad turut menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat kehadirannya dalam deklarasi tersebut. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengaku datang sebagai tamu undangan dan tidak memiliki niat merendahkan perjuangan generasi muda.

“Saya mohon maaf dari hati saya atas kegaduhan yang timbul dari kehadiran saya. Saya sangat memahami bahwa niat baik tetap perlu disertai ketelitian pada setiap kegiatan yang akan dihadiri,” kata Raffi.

Raffi juga mengakui peristiwa tersebut menjadi pengingat untuk lebih teliti dalam memahami informasi dan mempertimbangkan setiap undangan kegiatan sebelum mengambil keputusan.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya selaku penyelenggara kegiatan turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budhi Hermanto, menyampaikan lembaganya menerima kritik publik sebagai bahan evaluasi.

“ Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” kata Budhi, Sabtu (31/10/2026).