CSIS Usul Komisioner KPU Ditambah jadi 9 Orang dari DPR, MK, Pemerintah

Arya mengatakan, usulan sembilan komisioner KPU dari tiga unsur ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan tingkat tinggi. Adapun saat ini komposisi komisioner KPU hanya dipilih oleh DPR dari daftar nama bakal calon yang diajukan oleh Presiden berdasarkan hasil seleksi Tim Seleksi (Timsel). Sistem ini menyebabkan terjadinya monopoli oleh DPR karena mereka berasal dari parpol yang juga pihak pendukung Presiden.

"Jadi supaya tidak ada satu kekuatan yang punya, yang bisa memonopoli siapa yang terpilih menjadi anggota KPU. Kalau sekarang kan DPR bisa memonopoli partai karena Presiden didukung oleh koalisi besar di DPR, jadi anggota pemilu, conflict of interest-nya pasti akan tinggi. Jadi untuk itu kita perluas kewenangan untuk memilih anggota KPU," ucap dia.

Lebih lanjut, kata Arya, proses pemilihan komisioner KPU yang dilakukan saat ini sangat rentan diintervensi secara politik. Karena mayoritas parpol di DPR cenderung berasal dari pihak yang sama dengan Presiden.

"Kalau selama ini Presiden membentuk pansel, kemudian mengirim 14 nama ke DPR. DPR fit and proper test, kemudian baru memilih 7 nama, 7 nama dilantik oleh Presiden. Nah itu prosesnya sangat rentan diintervensi secara politik," ungkapnya.

Oleh sebab itu, proses pemilihan jajaran komisioner KPU perlu dilakukan secara terpisah pada ketiga lembaga. Setiap lembaga punya kewenangan tersendiri siapa komisioner yang diusulkan.

"Untuk mengatasi itu menurut saya harus dipisah. Jadi MK melakukan proses rekrutmen sendiri untuk memilih tiga (komisioner), DPR (memilih tiga komisioner) sendiri, dan Presiden sendiri. Dan kita bisa naikkan jumlahnya dari 7 menjadi 9," imbuh dia.