Curhat Bos Lorena Soal Larangan Mudik: Usai Mati Suri, Kapan Bisa BEP?

Dia mengungkapkan berdasarkan data, moda angkutan yang paling anjlok adalah angkutan udara yang mengalami kontraksi sampai 90 persen, kemudian angkutan jalan raya atau angkutan darat hampir 40 persen, begitu juga angkutan laut yang juga mengalami pengurangan kegiatan perekonomian disamping sparepart yang mahal.

"Tidak hanya kami tapi seluruh industri juga mengalami kontraksi, cuma tentunya kita lihat perusahaan-perusahaan tertentu, kalau mereka miliki usaha lain bisa bertahan, tetapi jika fokus A lalu ada larangan mudik ya selesai lah," ujarnya.

Eka mengatakan momen lebaran tahun ini semestinya jadi napas baru bagi pengusaha angkutan umum yang hampir mati suri selama lebih satu tahun akibat pandemik COVID-19.

Eka mengakui mudik jadi momentum pengusaha mendapatkan keuntungan namun pengusaha terpaksa melewatkan momen dua kali lebaran akibat pandemik COVID-19. Kondisi tersebut tentu tidak mudah bagi pengusaha.

"Kalau kami ada layanan lain yang tetap ada kegiatan, walaupun kita beli bus kan untuk jarak jauh dan biaya angkutan jarak jauh sama pendek bedalah tarifnya, kita juga ada penyusutan. Kita investasi untuk double dekker Rp3,8 milliar untuk angkutan jarak pendek kan, kapan BEP-nya," ucapnya.

Eka menambahkan industri angkutan penumpang sebenarnya sudah mulai menggeliat di awal tahun meski belum mencapai 70 persen dari sebelum pandemik melanda. Namun, kebijakan larangan mudik membuat pengusaha mengelus dada.

"Ada hal yang kontradiktif, contohnya tidak boleh mudik tetapi tempat hiburan, tempat wisata itu dibuka, pasti kita tahu pada saat ini pasti mereka itu tidak bisa mudik pasti perginya ke tempat-tempat wisata, apakah juga bijaksana? Atau kita kerjakan langsung seperti Korea tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang jangan tanggung begitu," ungkapnya.

Eka berharap pemerintah bisa men-support dengan memberikan relaksasi konkret untuk industri angkutan penumpang agar bisa bernafas di tengah pandemik.

"Relaksasi juga konkret jangan diberikan melalui bank, kalau mau bantu langsung pilih saja daftar perusahaan di Jakarta, tidak usah organisasi lama lagi, ya kalau kompeten yang ada dipolitisasi," ujarnya.

Selain itu, Eka berharap pemerintah dan pengusaha angkutan penumpang bisa duduk bersama agar industri angkutan bisa bertahan.

"Pemerintah mau gimana, budget berapa untuk industri angkutan penumpang, ini kita hitung bersama kerugiannya, dan bagaimana agar bisa bertahan,apa langsung relaksasi pajak dilepaskan, BPJS ditanggung pemerintah. Hal-hal konkret yang memberatkan apa saja dilihat, ini bukan sim salambim, ini jelas aturan mainnya kok, tinggal siapa yang merajut," imbuhnya.