Gerakan 212 Minta Kasus Penyadapan Diusut Tuntas: Jangan Ada Deal Politik
Jakarta, IDN Times - Gerakan 212 mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengusutan diminta tidak berhenti pada pihak yang diduga terlibat langsung, tetapi juga menyasar aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Habib Muhammad Bin Husein Alatas menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam. Dia mengapresiasi langkah aparat dalam menangani kasus ini, termasuk penangkapan sejumlah pihak yang diduga terlibat.
"Ya pasti kami mengapresiasi gerak cepat dari pada penangkapan terhadap di jejaring LSP, Listyo Sigit Prabowo, itu kita apresiasi dari pada sikap tersebut," kata dia.
Gerakan 212 juga mendorong penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, apabila ditemukan bukti. Husein turut menyinggung nama Presiden ke-7 RI Joko "Jokowi" Widodo. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diperiksa dan diproses sesuai hukum.
"Dan kami juga mengingatkan jangan sampai ada deal-deal. Ini harus dituntaskan. Artinya pelanggaran hukum ini kalau mengarah kepada pembuat ya buka, jangan sampai ada di pertengahan jalan ada deal-deal politik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," ujar Husein.
Husein mengajak masyarakat mengawal proses hukum tersebut. Dia tidak ingin perhatian publik terhadap perkara ini meredup sebelum pengusutannya selesai.
Gerakan 212 turut meminta Prabowo memanfaatkan momentum pengusutan kasus penyadapan untuk bersih-bersih.
"Penyadapan ini terjadi adalah sebuah hal yang sangat-sangat dimiriskan, dan ini harus dibongkar. Sekali lagi, jangan sampai ada deal-deal," ujar dia.
Di sisi lain, Husein menegaskan, gerakan Islam dan ulama bukanlah kelompok oposisi pemerintah. Dia menyebut gerakan tersebut menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tanpa memandang siapa pemimpinnya.
"Dan saat ini waktunya untuk Bapak Prabowo Subianto untuk bersih-bersih, sehingga gerakan umat Islam bukan gerakan oposisi. Umat Islam dan para ulama adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar," kata dia.
