Gaza Diterjang Banjir, Board of Peace Sebut Respons Israel Tak Cukup
Jakarta, IDN Times - Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump memperingatkan terjadinya darurat kemanusiaan langsung di Jalur Gaza usai banjir musiman melanda wilayah tersebut selama dua hari terakhir. Hujan deras telah menenggelamkan dan menyapu puluhan ribu tenda penampungan sementara, serta menewaskan sedikitnya lima orang menurut keterangan otoritas pimpinan Hamas di Gaza.
Lembaga yang bertugas mengimplementasikan gencatan senjata Oktober 2025 itu menilai langkah penanganan pemerintah Israel tidak memadai. Melalui pernyataan resmi pada Senin (9/11/2026), dewan tersebut mendesak Israel segera mengizinkan masuknya pasokan kebutuhan musim dingin guna melindungi nyawa warga sipil.
1. Puluhan ribu tenda di Gaza terendam banjir musiman parah
ilustrasi banjir (pexels.com/Pok Rie) Hujan lebat selama dua hari terakhir telah menenggelamkan puluhan ribu tenda dan tempat penampungan sementara di Jalur Gaza. Kondisi bencana ini menyebabkan keluarga pengungsi terpapar suhu dingin, situasi tidak aman, dan kondisi kehidupan yang kian sulit. Dilansir Arab News, hampir seluruh populasi di wilayah tersebut telah mengungsi setidaknya satu kali.
Otoritas pimpinan Hamas di Gaza mengonfirmasi bahwa banjir tersebut telah merenggut sedikitnya lima korban jiwa. Board of Peace menegaskan kondisi saat ini bukan lagi sekadar ancaman menjelang musim dingin. Lembaga tersebut menyatakan, "Situasi ini tidak lagi sekadar ancaman dari musim dingin yang mendekat, tetapi sudah menjadi darurat kemanusiaan langsung."
2. Board of Peace sebut langkah pemerintah Israel belum cukup
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump (The White House, Public Domain, via Wikimedia Commons) Board of Peace menyatakan telah berulang kali memperingatkan Israel mengenai risiko banjir musiman serta memburuknya kondisi tempat penampungan. Israel sendiri memegang kendali atas seluruh akses masuk menuju wilayah Jalur Gaza. Dilansir Anadolu Agency, dewan perdamaian mendesak pemerintah Israel mengizinkan masuknya material tempat penampungan sementara, infrastruktur air dan sanitasi, pengelolaan limbah, drainase, serta pembuangan air limbah.
Dewan mengakui langkah-langkah yang sedang dipertimbangkan pemerintah Israel, termasuk melalui Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT). Namun, tanggapan tersebut ditegaskan tetap tidak cukup. Dewan menyatakan, "Kami menyerukan kepada kepemimpinan Pemerintah Israel saat ini untuk bertindak segera mengizinkan dan memfasilitasi masuknya semua pasokan musim dingin dan kemanusiaan yang diperlukan."
Sebelum pernyataan dewan dirilis, militer Israel menyatakan telah mengizinkan lebih dari 8.200 truk membawa pasokan, termasuk 91 ribu tenda. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel mengkritik Hamas melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (8/11/2026) dengan menyatakan kelompok tersebut semestinya berinvestasi pada infrastruktur daripada persenjataan. Kementerian itu menulis, "Hamas tidak bisa lari dari tanggung jawab setiap kali hujan turun."
3. Penundaan izin dinilai hambat pelucutan senjata dan transisi ke NCAG
ilustrasi pasukan militer (pexels.com/Tomer Dahari) Dewan perdamaian memperingatkan bahwa keterlambatan izin masuk pasokan memperburuk tantangan kemanusiaan yang sebenarnya sudah dapat diantisipasi. Hambatan ini juga dinilai secara signifikan menunda dimulainya penonaktifan senjata serta pengalihan wewenang dari Hamas ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Pelaksanaan komitmen tersebut sebelumnya telah dimuat dalam Rencana Perdamaian Komprehensif dan Protokol Kemanusiaan Sharm El-Sheikh.
Board of Peace menyerukan kepada Hamas untuk mematuhi komitmen dalam rencana perdamaian, termasuk meletakkan senjata dan menyerahkan wewenang kepada NCAG. Badan-badan di bawah PBB dan donor internasional juga didesak segera berkoordinasi untuk memobilisasi logistik darurat. Dewan menegaskan pihak yang gagal memenuhi kewajiban masing-masing akan menanggung tanggung jawab langsung atas konsekuensinya.
Meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata, Israel dilaporkan terus melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang sedang mempertahankan kelangsungan politiknya usai pemilu ketat bulan lalu, bersumpah membunuh siapa pun yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Dewan memperingatkan penundaan komitmen perdamaian akan berdampak serius bagi warga sipil.
