Istana Tak Mau Ikut Campur soal Hak Menyatakan Pendapat DPR kepada Gibran
Jakarta, IDN Times - Upaya untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden sudah dimulai begitu sidang paripurna DPR ke-11 tahun 2026-2027 dibuka pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan, pihaknya tak mau ikut campur soal wacana hak menyatakan pendapat (HMP) DPR tersebut.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, DPR juga memiliki sejumlah hak, tugas dan fungsi, salah satunya melakukan HMP.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR.
"Kami tentu saja menghormati," kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPR, Puan Maharani, mengakui ada aspirasi dari sejumlah anggota parlemen untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tentang upaya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Salah satu anggota yang mulai melakukan pengumpulan dukungan untuk HMP adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Dalam foto yang dibagikan ke IDN Times, terlihat anggota Komisi II DPR itu memegang formulir dengan judul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat.' Beberapa nama terlihat sudah mulai mengisi formulir tersebut.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, apa mekanismenya dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme serta konstitusi yang ada. Jadi, kami taat terhadap konstitusi yang ada," ujar Puan usai membuka sidang paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
