Cuti Melahirkan 6 Bulan dan Pasal Multitafsir RUU KIA Jadi Sorotan DPR

Dalam RUU KIA Pasal 4 ayat (2) poin a, perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan selama enam bulan. Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka menyebut perlu ada penjelasan alasan RUU KIA mengatur cuti nam bulan untuk perempuan melahirkan.

“Saya ingin tanyakan satu saja yang cukup penting untuk mendukung RUU ini, korelasinya apa dengan ASI eksklusif 6 bulan itu karena itu logika yang dipakai untuk mengatur pasal cuti 6 bulan bagi perempuan melahirkan,” kata Diah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

“Apa pentingnya masa enam bulan itu bagi tumbuh kembang anak? Kira-kira konsekuensinya apa kalau itu tidak terpenuhi?” tanya Diah.

Dalam hal ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa cuti enam bulan diperlukan untuk memberikan masa istirahat bagi ibu selepas persalinan. Dengan istirahat yang cukup, ibu bisa memberikan ASI berkualitas selama enam bulan kepada bayi.

Hasto mengatakan pemberian ASI ekslusif selama enam bulan cukup membantu tumbuh kembang bayi. “Masa enam bulan pertama bagi bayi ini juga golden time,” sambung dia.

Wakil pimpinan Komisi VIII lainnya, Marwan Dasopang, menyoroti bentuk RUU KIA yang bersifat integratif dari sejumlah aturan soal ibu anak. RUU KIA disebut belum memiliki aturan yang mengikat di ranah pidana, sehingga masih menggunakan penafsiran hukum bersifat umum (lex generalis).

“Misalnya dalam ketidakmampuan kita memberikan pendidikan, karena anak-anak tadi kan umur 18 hamil di luar nikah, dan belum saatnya untuk hamil. Apakah nanti unit yang tidak bisa menjangkau ini apakah bisa diberikan peringatan atau malah dipidana,” kata Marwan.

Dia mengatakan RUU KIA lebih mengarah pada aturan hukum umum ketimbang bersifat khusus (lex specialis) yang bisa mengatur pidana. Menurutnya perlu ada kajian lebih lanjut mengenai ketetapan asa hukum dari RUU KIA.

“Saya membaca undang-undang ini memang belum mengarah pada lex specialis. Karena memang kalau terkait pidana sudah diatur KUHP,” kata Marwan.

Anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq, mengatakan masih ada sejumlah pasal multitafsir atau pasal karet dalam RUU KIA. Salah satunya adalah hak anak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pola asuh yang baik oleh orang tua. Aturan ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) poin d RUU KIA.

“Mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pola asuh yang baik dan berkelanjutan dalam kasih sayang kedua orang tua, Keluarga, maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,” kutip beleid tersebut.

Menurut Maman, pasal tersebut masih multitafsir karena tak ada indikator pengasuhan yang baik tertera dalam RUU KIA.

“Kami minta masukan, ada pasal-pasal yang kami anggap multitafsir, misalnya tumbuh kembang secara wajar, itu secara wajar apanya? Paling tidak kita ingin di UU ini jelas ada soal bahwa dia bertumbuh kembang secara sehat dengan gizi penuh, dan sebagainya,” pungkas Maman.