Daftar Aset Doni Salmanan yang Disita hingga Big Data Luhut

Polisi menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan. Motor gede koleksi Doni salah satu aset yang diangkut. Tidak hanya itu sederet mobil mulai dari Porche hingga Lamborghini juga masuk daftar.

Ada juga sejumlah aset tidak bergerak seperti rumah. Total nilai aset yang disita sejauh ini mencapai Rp60 miliar.  Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol membenarkan penyitaan aset crazy rich Bandung itu. Cek selanjutnya di  tautan ini dan link berikut.

Softbank memilih mundur dari proyek IKN. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai mundurnya perusahaan modal ventura disebabkan adanya risiko politik yang tinggi. Terlebih dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang membuat para investor memilih wait and see. 

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," kata Bhima. Baca selanjutnya di sini.

Presiden Jokowi menggelar proses penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di titik 0 IKN, Kalimantan Timur. Tanah dan air itu dibawa langsung oleh para gubernur atau yang mewakili dari 34 provinsi dan disatukan dalam sebuah kendi.

Dalam prosesi itu, para gubernur menyerahkan tanah dan air dari daerahnya masing-masing ke Presiden Jokowi. Dalam acara tersebut, Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Sementara, para gubernur menggunakan pakaian dinas cokelat. Selengkapnya simak di sini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, Indonesia saat ini belum bisa mengikuti sejumlah negara yang mendeklarasikan masuk ke fase endemik.

Hal itu lantaran cakupan vaksinasi lengkap dan booster di Indonesia masih tergolong rendah. Mengutip data dari Kementerian Kesehatan per 8 Maret 2022, cakupan vaksinasi dua dosis rata-rata di Tanah Air mencapai 71,35 persen. "Baca selengkapnya di sini.

Sejumlah pihak mempertanyakan klaim yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal big data yang dijadikan dalih agar pemilu 2024 ditunda.

Menurut Luhut ada 110 juta warganet di media sosial yang ingin agar pemilu 2024 ditunda satu hingga tiga tahun mendatang. Namun, ia tak pernah menyebut dari mana big data itu diperoleh. Detailnya baca di sini.