Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Provinsi Riau menderita Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada Selasa (13/8) titik panas sudah merambat ke Kabupaten Meranti. Setelah dikonfirmasi ke Dinkes Meranti, dampaknya sudah dimulai sehari sebelumnya.
"Karhutla tersebut menyebabkan banyak masyarakat menderita ISPA," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes, Widyawati, Kamis (15/8).
Berdasarkan laporan kunjungan pasien pada Senin (12/8), jumlah pasien yang mengeluhkan ISPA sebanyak 9.630 orang. Mereka berasal dari 12 kabupaten/kota, yakni Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Kampar, Dumai, Kuansing, Rohil, Rohul, Inhu, Inhil, Meranti, dan Bengkalis.
“Kemenkes telah mengirimkan 300 ribu pcs masker untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak mulai dari pelajar, sampai pengendara di jalanan. Dinkes Riau telah mendirikan pos pelayanan kesehatan dan melayani masyarakat terdampak Karhutla,” kata Widyawati.
Berdasarkan laporan tim Dinkes Riau, titik panas semakin bertambah. Menurut data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama tahun 2019 di Provinsi Riau terdapat 824 titik panas dan 30.065 hektare lahan yang terbakar.
"Dinkes setempat juga melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang dampak asap, memberikan pelayanan kesehatan terhadap petugas pemadam kebakaran, mendistribusikan obat, dan sosialisasi melalui media massa," ungkapnya.
Selain di Riau, Karhutla juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah menyatakan kondisi Tanggap Darurat, dan Tim Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes sudah berada di lokasi tersebut.
"Provinsi Riau dan Kalimantan Barat masih belum melaporkan kondisi Tanggap Darurat. Namun tetap dilakukan koordinasi melalui sistem pemantauan," ujar Widyawati.
Tim PKK terus melakukan pemantauan kesiapan Provinsi Riau jika terjadi kondisi tanggap darurat. Untuk menjamin ketersediaan obat tercukupi, Tim Dinkes Riau sudah menghitung kebutuhan obat dan perbekalan lain serta berkoordinasi dengan petugas gudang farmasi setempat.
“Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes siap memenuhi kebutuhan obat bila sewaktu-waktu ada permintaan dari daerah,” kata Widyawati.