Parlemen AS Desak Investigasi Pembangunan Tembok Perbatasan Meksiko

- Puluhan anggota Demokrat mendesak DHS menyelidiki kontrak tembok perbatasan Big Bend, Texas, senilai 7,5 miliar dolar AS, karena dugaan kecurangan yang menguntungkan afiliasi Donald Trump.
- Anggota parlemen Veronica Escobar menilai tembok di Big Bend tidak diperlukan karena kawasan terpencil itu jarang dilalui imigran, serta berpotensi merusak Taman Nasional Big Bend.
- Mahkamah Agung AS mengizinkan sementara pembangunan dilanjutkan, meski kelompok lingkungan menolak karena proyek tersebut dinilai mengancam gurun alami dan keanekaragaman hayati taman nasional.
Jakarta, IDN Times - Puluhan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, pada Senin (16/11/2026), mendesak Departemen Keamanan Negara (DHS) menginvestigasi kontrak pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko di Texas. Mereka melihat adanya dugaan kecurangan yang memihak perusahaan afiliasi Presiden AS, Donald Trump.
Sebagai informasi, kontrak pembangunan tembok perbatasan di kawasan Big Bend, Texas itu diketahui memakan biaya sebesar 7,5 miliar dolar AS (Rp136,9 triliun). Anggota parlemen meminta agar investigator menguji keefektifan dari proyek tersebut sesuai dengan regulasi setempat.
1. Escobar sebut pembangunan tembok di Big Bend tidak diperlukan

suasana di Taman Nasional Big Bend, Texas, Amerika Serikat (unsplash.com/kylejglenn) Anggota parlemen di El Paso, Veronica Escobar mengatakan bahwa infrastruktur perbatasan di kawasan Big Bend tidak diperlukan. Sebab, imigran tidak melewati kawasan tersebut karena terlalu sulit dilalui dan berada di area terpencil.
Selain itu, Escobar menekankan pentingnya menjaga alam di Taman Nasional Big Bend. Menurutnya, pembangunan tembok perbatasan di area tersebut akan berdampak buruk jangka panjang.
“Ini adalah warisan alam yang dimiliki negara. Ini adalah area yang seharusnya dijaga dan tidak dihancurkan,” terangnya, dikutip dari KFOX.
2. Mahkamah Agung AS perbolehkan Trump bangun tembok di Big Bend

ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/mck) Pekan lalu, Mahkamah Agung (MA) AS memberikan izin kepada pemerintahan Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan di Big Bend. Dengan ini, MA setuju menangguhkan sementara larangan pembangunan tembok dari pengadilan lokal.
Dilansir CBS News, sebulan lalu, Trump sudah mendesak MA untuk mendorong pertarungan hukum soal pembangunan tembok di Big Bend. Menurutnya, perintah larangan pembangunan tembok perbatasan oleh Hakim Distrik AS, Kathleen Cardone menyulitkannya melawan masuknya imigran ilegal.
3. Pembangunan tembok di Big Bend ditolak sejumlah pihak

suasana di Taman Nasional Big Bend, Texas, Amerika Serikat (unsplash.com/_citystreet_) Putusan MA untuk memberikan lampu hijau pembangunan tembok perbatasan di Big Bend menimbulkan penolakan. Salah satunya dari Pusat Keanekaragaman Biologi yang menyebut bahwa pembangunan itu akan merusak salah satu taman nasional terbaik di AS.
“Pemerintahan Trump dan kontraktornya bersikeras menghancurkan taman nasional terbaik di Amerika. MA justru memberikan mereka lampu hijau. Ini adalah putusan yang buruk untuk memperbolehkan kontraktor membersihkan area gurun yang masih alami dan tidak pernah dilintasi manusia,” terangnya.
Trump sebelumnya sudah berjanji membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Ia menilai tembok setinggi 30 kaki tersebut dapat mencegah imigrasi ilegal ke AS.




























