Habiburokhman: UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Dua Badan Baru

- UU Perampasan Aset mengatur pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset yang terpisah dari penegak hukum untuk mengelola aset rampasan dan mencegah konflik kepentingan.
- Badan Pengawas Perampasan Aset juga akan dibentuk secara independen untuk mengawasi proses perampasan, mencegah penyalahgunaan undang-undang sebagai alat kekuasaan atau pemerasan.
- DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun pembahasan; cakupannya meliputi korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan berbasis teknologi informasi.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan, UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan dua badan baru terkait perampasan aset.
Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset yang bertugas mengelola aset hasil rampasan dari para pelaku tindak pidana. Kehadiran lembaga baru ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset dari institusi penegak hukum sehingga potensi konflik kepentingan dapat dihindari.
"Badan Pengelola apa namanya Perampasan Aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, Komisi III DPR juga telah melakukan studi literatur terkait pembentukan badan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa di sejumlah negara, lembaga pengelola aset hasil rampasan tindak pidana dibentuk secara terpisah dari institusi penegak hukum.
"Dan di banyak negara, ya, lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan eee perampasan aset, aset dengan eee penegak hukumnya yang sudah ada, gitu," ujarnya.
Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini bertugas mengawasi proses hukum perampasan aset agar UU Perampasan Aset tidak menjadi alat kekuasaan.
"Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," ujar dia.
Diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini setelah 18 tahun bergulir di parlemen.
RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.
Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertam


























