Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016, Rizal Ramli, mempertanyakan dana haji yang dikelola pemerintah. Ia menduga dana haji dalam bentuk tunai tinggal Rp18 miliar. Lalu, apa kata Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Tak hanya dana haji, lonjakan kasus COVID-19 yang kian tak terbendung hingga sekolah tatap muka menjadi perhatian pembaca IDN Times sepanjang Rabu (16/6/2021).
BPKH menjawab kritik mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016, Rizal Ramli, terkait dana haji yang tersedia dalam bentuk tunai hanya tersisa Rp18 miliar.
Sebelumnya, Rizal mempertanyakan sisa dana haji yang dikelola BPKH, dengan total hampir Rp120 triliun. Pasalnya, menurut Rizal Indonesia harus menyiapkan dana Rp15 triliun dalam bentuk tunai setiap tahunnya untuk memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Apa jawaban BPKH? Baca di sini.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur ancaman pidana bagi orang yang memaksa berhubungan badan, termasuk suami istri, dengan pidana penjara selama 12 tahun.
Aturan ancaman pidana tersebut tertuang dalam Pasal 479 Bagian Ketiga tentang Perkosaan. Ingin tahu detail aturannya? Simak di tautan ini.
Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Laporan dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, kasus positif corona saat ini telah mencapai 1.937.652 orang. Ada penambahan 9.944 kasus dalam waktu 24 jam terakhir.
Total penambahan kasus terbanyak di Indonesia saat ini berasal dari Jawa Barat yakni 2.599 kasus, kemudian DKI Jakarta 2.376, Jawa Tengah 1.251, Jawa Timur 702, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 534 kasus. Cek detail penyebarannya COVID-19 di link berikut ini.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menegaskan, seluruh sekolah di Indonesia diizinkan melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Hanya sekolah di wilayah yang sedang menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak diizinkan.
"Semua sekolah di Indonesia yang ingin melakukan tatap muka terbatas boleh melakukan tatap muka terbatas asal dia mengikuti prokes dan daftar periksa. Satu-satunyanya yang tidak boleh melakukan PTM terbatas adalah kalau ada PPKM," ujar Nadiem. Selanjutnya baca di sini.
Perwakilan warga dari Suku Sougb di Kampung Wesiri, Bintuni, Papua Barat, Papua, menyerahkan bendera Bintang Kejora sebagai bukti kesetiaan kepada NKRI ke Komandan Resor Militer (Danrem) 182 Jazirah Onim (JO) Kolonel Inf Yuda Medi Dharma.
Bendera itu diserahkan perwakilan warga usai kegiatan Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111, di Kantor Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat. Simak selengkapnya di tautan ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 di Maluku. Gempa itu seperti dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dirasakan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon.
Akibatnya, warga di pesisir pantau segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi, karena diduga ada potensi tsunami akibat guguran di dasar laut. Baca selengkapnya di sini.