Danpuspom Imbau Masyarakat Tidak Menyalahgunakan Pelat Dinas TNI

Lebih lanjut Yusri mengatakan bahwa ada ancaman pidana bagi warga sipil yang menyalahgunakan pelat dinas TNI. "Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 280 Undang-Undang LLAJR dengan denda Rp 500 ribu," ujar Yusri. 

Ia pun tak menampik bahwa mereka yang memalsukan pelat dinas itu juga bertindak arogan kepada pengendara lainnya. Yusri juga mengingatkan penyalahgunaan pelat dinas TNI sudah merugikan dan mencemarkan nama baik TNI. 

Yusri menjelaskan Puspom TNI saat ini terus berkoordinasi dengan Polri untuk menindak tegas pelaku pemalsuan pelat dinas TNI. Puspom TNI juga telah melimpahkan beberapa kasus pemalsuan pelat dinas TNI yang dilakukan oleh masyarakat ke kepolisian.

Meski begitu, ia tidak menyebutkan jumlah kasus yang dilimpahkan itu dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dia juga meminta masyarakat agar segera melapor ke Puspom TNI manakala mereka menemukan orang yang menjanjikan membuat pelat kendaraan dinas TNI.

"Apabila masyarakat menemukan ada pengguna pelat dinas TNI menyalahi ketentuan dan dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab silakan melapor ke Puspom TNI, termasuk apabila ada yang menawarkan bisa membuat pelat dinas TNI untuk masyarakat sipil," tutur dia lagi. 

Sementara, menurut Kanit 2 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Anggi Fauzi Hasibuan, pelat dinas TNI yang palsu telah dibuang oleh tersangka di Lembang, Bandung. PWGA ditangkap oleh aparat kepolisian di kediaman kakaknya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 

Anggi menjelaskan, PWGA memakai pelat palsu TNI yang sebelumnya terdaftar atas nama kakaknya, T, yang merupakan pensiunan TNI. Setelah mengetahui arogansi PWGA di jalan tol viral, kakak pelaku meminta agar pelat palsu itu dibuang. 

Kakak PWGA merupakan pensiunan perwira tinggi di KOWAD. "Kakak dia ini mengarahkan (supaya pelat dinas dibuang). 'Kamu pake ini terjadi kan seperti itu, buang saja pelat nomornya.' Atas dasar itu dia buang pelat nomor," kata Anggi kepada media di Jakarta. 

PWGA sendiri bukan merupakan prajurit TNI. Ia warga sipil yang sehari-hari berprofesi pengusaha. 

"(Pelaku) tiga bersaudara. Dia paling kecil," tutur dia. 

Kedua kakaknya yang lain perempuan. Kakak pertama PWGA merupakan pensiunan perwira tinggi di KOWAD. 

Pelat dinas TNI yang digunakan PWGA sebelumnya terdaftar atas nama sang kakak. Namun, pelat tersebut teregistrasi sampai tahun 2018.

"Lalu, pada 2019 dilakukan pemutihan pelat nomor dinas itu," katanya lagi.