Dasco Bakal Terima Parpol Nonparlemen Bahas RUU Pemilu Jumat Ini

29 Sep 2026, 13:12 WIB3 min read

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Dasco Bakal Terima Parpol Nonparlemen Bahas RUU Pemilu Jumat Ini

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) menyatakan akan menerima parpol nonparlemen terkait ruu pemilu pekan ini. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Dasco menjadwalkan pertemuan dengan partai nonparlemen untuk membahas revisi RUU Pemilu, bersama pimpinan Komisi II DPR.
GKSR menolak ambang batas parlemen 5 persen dan mengusulkan PT 1 persen karena menyoroti suara terbuang dalam pemilu.
Komisi II DPR menyiapkan pembentukan Panja RUU Pemilu tahun ini dengan mempertimbangkan putusan MK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jumat (2/9/2026)

Pertemuan Sufmi Dasco Ahmad dengan partai nonparlemen dijadwalkan berlangsung untuk membahas RUU Pemilu.

Rabu (16/9/2026)

Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan Panja RUU Pemilu Komisi II DPR akan dibentuk tahun ini.

Minggu (27/9/2026)

Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan peningkatan PT menjadi 5 persen berpotensi meningkatkan disproporsionalitas hasil pemilu.

Selasa (29/9/2026)

Dasco menyampaikan bahwa pertemuan dengan partai nonparlemen diagendakan pada hari Jumat dan sebelumnya ditunda.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pertemuan untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu, termasuk usulan ambang batas parlemen.
Who?
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pimpinan Komisi II DPR, dan partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR.
Where?
Pembahasan dan keterangan mengenai pertemuan disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta.
When?
Pertemuan dijadwalkan pada Jumat (2/9/2026), setelah sebelumnya ditunda.
Why?
DPR ingin melibatkan lebih banyak partai nonparlemen dalam pembahasan.
How?
Pertemuan akan dihadiri para pimpinan Komisi II DPR yang membidangi pemilu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sufmi Dasco Ahmad mau bertemu partai-partai yang tidak punya kursi di DPR untuk membahas aturan pemilu. Pertemuan itu ditunda supaya lebih banyak partai bisa ikut. Mereka ingin ambang batas parlemen menjadi 1 persen, bukan 5 persen. Komisi II DPR juga akan membuat panitia untuk membahas RUU Pemilu tahun ini.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana pertemuan DPR dengan lebih banyak partai nonparlemen membuka ruang bagi penyampaian usulan mengenai ambang batas parlemen. Dalam pembahasan RUU Pemilu, pandangan GKSR, mandat Komisi II DPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi disebut menjadi bagian dari proses perumusan aturan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan menerima partai nonparlemen terkait pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu pada Jumat (2/9/2026). Dasco mengatakan, pertemuan bersama parpol nonparlemen nanti turut dihadiri para pimpinan Komisi II DPR yang membidangi pemilu.

"Kita mungkin akan adakan, diagendakan di hari Jumat," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Sedianya pertemuan tersebut akan berlangsung hari ini, tetapi ditunda karena DPR ingin melibatkan lebih banyak parpol nonparlemen.

"Kami ingin lebih melibatkan beberapa partai yang hari ini sudah meminta pertemuan sehingga kemudian agar jumlahnya lebih banyak," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.

1. Parpol nonparlemen usul ambang batas parlemen 1 persen

ilustrasi pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menolak keras wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) lima persen yang telah disepakati partai koalisi pemerintah. Sebaliknya, mereka mengusulkan ambang batas parlemen 1 persen.

Sekjen GKSR, Ferry Kurnia Rizkiansyah menilai, usulan PT 5 persen oleh partai koalisi tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong perumusan ulang besaran ambang batas sehingga dapat menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan suara terbuang.

GKSR merupakan perkumpulan partai non-parlemen yang beranggotakan delapan partai politik di antaranya, Partai Hanura, PPP, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.

"Peningkatan PT menjadi 5 persen berpotensi pada meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu," kata Ferry saat dihubungi, Minggu (27/9/2026).

2. Parpol nonparlemen usul PT 1 persen dalam RUU Pemilu

Ilustrasi pemilu/kampanye (IDN Times/Agung Sedana)

Ferry mengatakan, banyaknya suara terbuang yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2019 suara terbuang mencapai 13.5 juta dan pada pemilu 2024 ada 17,3 juta suara hangus.

Menurut dia, ambang batas parlemen yang semula dirancang untuk menyederhanakan sistem kepartaian, faktanya dalam beberapa kali pemilu terjadi penambahan jumlah partai yang duduk di DPR.

"Kita mengabaikan suara rakyat yang punya ortoritas dan mandat kedaulatan rakyat dalam pemilu," kata Waketum Partai Perindo itu.

Oleh karena itu, GKSR menyampaikan, usulan nonambang batas parlemen atau PT 1 persen perlu dipertimbangkan dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan.

"Tentunya yang menjadi penting adalah jangan sampai terjadi pengabaian terhadap suara rakyat. Jangan sampai penerapan PT banyaknya suara rakyat terbuang, apalagi kita menggunakan sistem proporsional," kata dia.

3. Panja RUU Pemilu akan dibentuk tahun ini

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) di Gedung DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol)

Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut, pihaknya telah ditugaskan untuk menyusun draft naskah akademik (NA) RUU Pemilu. Panitia kerja (panja) RUU Pemilu dipastikan dibentuk tahun ini.

Rifqi menegaskan, Komisi II DPR RI telah mendapat mandat dalam Prolegnas 2026 untuk membahas RUU Pemilu.

"Kami pastikan di tahun ini juga Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI insyaAllah akan kami bentuk. Kapan waktunya, apakah sebelum reses ini atau setelah reses nanti, kita akan lihat dan akan kami umumkan," kata Rifqi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Politikus NasDem itu turut memastikan angka ambang batas parlemen tak akan naik tinggi dari angka empat persen yang berlaku sekarang.

Komisi II DPR juga tetap akan berpangku pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa kenaikan ambang batas parlemen harus lebih bermakna. Parlemen kata dia, akan mencari formula terbaiknya.

"Ya 4 persen naik-naik sedikit lah. Yang jelas kita ingin tingkatkan dari 4 persen, dan yang paling penting berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan soal persennya saja, tetapi kemudian kita bisa merasionalkan persentase itu didapat dari mana dan untuk apa," kata dia.