Jakarta, IDN Times - Perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menemui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di ruang pimpinan DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Mereka datang mengadukan persoalan terkait kejelasan status hubungan kerja 64 pegawai PT KPdP, anak perusahaan PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten.
Puluhan pekerja itu meski sudah bekerja selama delapan tahun, tetapi status pekerjanya tidak jelas. Selain itu, upah yang diterima pun di bawah nominal UMR. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini, turut mendampingi pertemuan antara perwakilan KASBI dan Ketua Harian Partai Gerindra itu.
"Sebagian besar dari mereka sudah bekerja selama delapan tahun, namun tak memiliki kontrak kerja yang jelas. Tidak ada statusnya sebagai apa. Untuk upahnya juga berada di bawah UMR, banyak yang kerja lembur dan tidak dibayar sesuai, dan tak dilengkapi BPJS," ungkap Anggia ketika memberikan keterangan pers siang ini.
Komisi VI DPR, kata Anggia, akhirnya turun tangan dan menemui manajemen PT KPdP. Mereka berdialog selama hampir satu bulan untuk mencari solusi. Dari pembicaraan itu, sebanyak 64 buruh itu batal dipecat pada 13 November 2026.
"Alhamdulillah sudah (ada solusi). Per 13 (November) kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan menjadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan gaji UMR, BPJS sudah ada, statusnya juga sudah jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan bagi kesejahteraan pekerja," tutur Anggia.