Bogor, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya tidak mengandalkan APBD dalam pembangunan.
"Da Pajajaran oge ngabangun, teu make APBD. Pememimpin mah kudu out of the box. (Pajajaran juga membambangun, tidak menggunakan APBD. Pemimpin harus out of the box), ujar Dedi saat memberi sambutan di paripurna HJB ke-543 di gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (3/6/2025).
Menurut Dedi Mulyadi yang dikenal dengan sebutan KDM, pemerintah daerah perlu menguatkan keyakinan dalam upaya pembangunan daerah dan memegang prinsip-prinsip menghargai alam.
Ia mengingatkan agar pemimpin di daerah-daerah Jawa Barat jangan hanya mengandalkan APBD seperti halnya cara kerja PNS atau ASN yang terbatas di anggaran itu.
"Ari ASN mah aya batas na, batas APBD. Ari batas teh garis, ari garis sepadan, ari sepadan teh tidak boleh dilanggar, tapi ari ditanami pohon mah teu nanaon, asal ulah ditembok. Pemimpin oge, kudu bisa memimpin tanpa mengandalkan APBD," kata Dedi.
Dedi berkomitmen mengucurkan dana dari Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan daerah Sunda, khususnya wilayah Bogor yang menjadi pusat kerarajaan Pajajaran.
"Mangga abdi siap ngabiayaan, dari Provinsi. Ari Bogor teh puseur Pajajaran. (Silakan saya siap membiayai, dari Pemerintah Provinsi, karena Bogor adalah pusat pemerintahan Pajajaran," ujar Dedi.
Ia menuturkan bahwa mambangun wilayah Bogor berarti membangun Jawa Barat yang menjadi tanah pusat kejayaan Pakuan Pajajaran. Apa yang diinginkan wilayah Bogor dalam pembangunan akan didukung olehnya.
"Mangga naon kahayang Bogor ngabangun, didukung, sabab ngabangun berarti ngabangun Sunda, ngabangun Jawa Barat oge," kata Dedi.