Demo 12 Juni Bukan Akhir, BEM UI Pastikan Ada Aksi Lanjutan

Yatalathof mengatakan, penyampaian aspirasi di Gedung DPR sudah tak ada lagi manfaatnya. Sebab, mereka menilai sudah tak ada lagi pihak oposisi yang menjadi penyeimbang koalisi pemerintah di parlemen.

"Pada faktanya, saat ini eksekutif dan legislatif tidak ada bedanya. Mereka sudah jadi satu koalisi dan sepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana buktinya? Tadi saya sebutkan bagaimana pemerintah memajaki rakyat banyak lewat PP Nomor 20 Tahun 2026 untuk UMKM, tetapi pemerintah membatalkan royalti minerba yang sudah diterapkan kepada para oligarki. Sedangkan, kondisi saat ini sedang krisis," ujar Athof di Bundaran HI pada Jumat lalu.

"Bagaimana mungkin rakyat banyak yang sekarang sedang sengsara malah ditagih pajak lebih besar?" kata dia.

Alasan kedua mahasiswa tak berunjuk rasa di DPR, selain fungsi pengawasan sudah tak lagi berjalan, karena pemerintah yang memegang fungsi kebijakan.

"Pemerintah sudah bobrok dengan membuat program-program pemborosan, tapi mereka (DPR) tak menjalankan fungsi pengawasannya. Kami mending demo di Bunderan HI dan menyadarkan rakyat banyak bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja," kata dia.

Athof mengatakan, pihaknya memiliki lima tuntutan untuk disampaikan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, di antara lima tuntutan itu, ada satu poin yang paling mudah dilakukan, yakni Prabowo berhenti menyangkal bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air baik-baik saja.

"Pemerintah tinggal muncul ke publik dan lakukan tuntutan kelima. Prabowo berhenti mengelak dan mengakui ada krisis. Sekarang, kondisi sudah krisis dan itu ada di mana-mana. Tapi, pemerintah masih menganggap kondisi baik-baik saja," kata dia.

Bahkan, tingkat kepercayaan publik ke pemerintah terus menurun. Sebagai bukti, meski kejaksaan sudah beberapa kali memamerkan uang hasil sitaan dari tersangka kasus korupsi, tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 tetap jeblok.

"Jadi, penindakan korupsi untuk menyingkirkan lawan politik atau penegakan hukum. Itu kan sekarang yang jadi pertanyaan banyak orang," ujar dia.

Salah satu poin yang menjadi catatan dalam aksi demo mahasiswa 12 Juni yakni adanya pengerahan personel TNI dalam jumlah besar. Berdasarkan keterangan kepolisian, dalam pengamanan kemarin, ada 500 personel militer yang ikut dikerahkan. Mereka bahkan sempat berada di lapis terdepan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dimas Rumi Chattaristo, menyadari banyaknya personel TNI dalam aksi 12 Juni 2026. Hal itu menunjukkan pemerintahan Prabowo condong militeristik.

"Selain itu, pemerintah juga tidak mau mendengarkan rakyatnya. Pengerahan militer untuk mengamankan demo yang dilakukan oleh warga sipil, jumlahnya tidak proporsional. Bukan tugas TNI juga untuk mengamankan demo," ujar Dimas kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Minggu (14/6/2026).

Tugas militer yakni menjaga pertahanan dari ancaman luar Indonesia. "Mereka dilatih memegang senjata untuk menghadapi musuh negara, bukan mahasiswa yang terbiasa dengan buku dan pemikiran kritis sebagai senjatanya," katanya.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan personel TNI di dalam aksi unjuk rasa pada Jumat lalu lantaran ada permintaan bantuan dari kepolisian. Nas menegaskan anggota kepolisian tetap berada di garda terdepan dalam upaya penanganan aksi unjuk rasa.

"Penanganan demo adalah tanggung jawab kepolisian. Pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu. Artinya, polisi tetap berada di garda terdepan," ujar Nas kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Jumat.