Jakarta, IDN Times - Aparat kepolisian mengadang ratusan orang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang ingin menggelar demo di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) siang.
Aparat mengadang di dekat Gedung Plaza UOB. Mahasiswa yang ingin tetap menggelar aksi di Bundaran HI terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. Namun polisi tetap tidak memberikan akses ke lokasi tersebut.
Imbas dari aksi ini, Jalan MH Thamrin yang mengarah dari Dukuh Atas ke Bundaran HI diblokade sementara. Kendaraan yang ingin melintas terpaksa berhenti menunggu akses kembali dibuka.
Polda Metro Jaya mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan, terdapat total 31 aksi termasuk aksi BEM UI dan 16 kegiatan masyarakat yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
"Personel yang sudah dipersiapkan 9.242 personel untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Ini terdiri dari Polda Metro Jaya 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel," kata Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2026).
Ribuan personel pengamanan aksi dan kegiatan masyarakat itu pun telah digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Selasa pagi ini. Apel tersebut dipimpin langsung Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Laode Aries El Fathar.
Sebelumnya, BEM UI telah mengumumkan bakal menggelar demo dengan tema #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta Selatan pada Selasa (18/8/2026).
Rencana aksi ini dibenarkan oleh Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan. “Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Senin (17/8/2026).
Athof menilai, kedaulatan Indonesia saat ini digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing. Sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.
BEM UI juga menyoroti hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Selain itu, kemakmuran jadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanjikan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.
Atas nama rakyat yang belum merdeka sepenuhnya, berikut delapan poin tuntutan BEM UI yang bakal disuarakan:
1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Wujudkan reforma agraria sejati
4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP
6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah
7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana
8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP
“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujar dia.
Kemerdekaan kata Athof, tidak akan diberikan oleh negara setiap tahun lewat upacara. Ia harus dijemput paksa oleh kekuatan rakyat yang bersatu.
“Pupus harapan bahwa kekuasaan akan berubah dengan sendirinya. Selama republik dibiarkan menjadi milik segelintir orang, kemerdekaan hanya akan menjadi kata dalam pidato. Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan yang terus melawan! Merdeka!,” ujarnya.