Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online gelar demonstrasi desak RUU perlindungan dan kesejahteraan driver online di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Cantika Luthfiah)
  • Pengemudi ojek dan taksi online menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 19 November 2026 untuk mendesak pembahasan RUU perlindungan dan kesejahteraan driver.
  • Perwakilan Aliansi Geranat’s Jawa Timur menyebut sekitar 85–90 pengemudi dari Jawa Timur ikut aksi bersama perwakilan pengemudi roda dua dan roda empat dari 19 daerah.
  • Massa menyoroti RUU driver online yang telah masuk Prolegnas Prioritas tetapi belum berlanjut sekitar dua tahun, serta meminta aturan soal kesejahteraan, sanksi aplikator, dan persaingan sehat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
19 November 2026

Pengemudi ojek online dan taksi online berdemonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta. Mereka mendesak DPR menindaklanjuti RUU perlindungan dan kesejahteraan driver online yang belum berlanjut selama sekitar dua tahun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pengemudi ojek online dan taksi online menggelar demonstrasi untuk mendesak DPR RI melanjutkan pembahasan RUU perlindungan dan kesejahteraan driver online.
  • Who?
    Pengemudi roda dua dan roda empat dari berbagai daerah, termasuk sekitar 85 hingga 90 anggota Aliansi Geranat's Jawa Timur, mengikuti aksi. Puji Waluyo menjadi perwakilan aliansi tersebut.
  • Where?
    Aksi berlangsung di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta.
  • When?
    Demonstrasi digelar pada Kamis, 19 November 2026.
  • Why?
    Pengemudi menilai RUU driver online yang telah masuk Prolegnas Prioritas belum berlanjut sekitar dua tahun dan diperlukan sebagai payung hukum bagi kesejahteraan serta hubungan dengan aplikator.
  • How?
    Perwakilan dari 19 daerah menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi, dengan mendorong pengaturan kesejahteraan pengemudi, sanksi bagi aplikator, dan persaingan usaha transportasi daring yang sehat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pengemudi ojek online dan taksi online datang ke Gedung DPR di Jakarta. Mereka minta DPR cepat membuat undang-undang untuk mereka. Puji Waluyo datang bersama sekitar 90 pengemudi dari Jawa Timur. Mereka ingin hidup pengemudi lebih baik dan perusahaan aplikasi bisa diberi hukuman kalau melanggar aturan. RUU itu sudah menunggu sekitar dua tahun.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Aksi yang melibatkan perwakilan pengemudi dari 19 daerah menunjukkan adanya partisipasi kolektif dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi pekerja transportasi daring. Dorongan agar RUU yang telah masuk Prolegnas Prioritas dibahas kembali juga membuka ruang bagi pengaturan yang lebih jelas mengenai kesejahteraan pengemudi, akuntabilitas aplikator, dan persaingan usaha yang sehat.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online menggelar demonstrasi di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak DPR segera menindaklanjuti rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur perlindungan dan kesejahteraan driver online.

Puji Waluyo, perwakilan Aliansi Geranat's Jawa Timur, mengatakan, pihaknya datang bersama sekitar 85 hingga 90 pengemudi dari Jawa Timur. Mereka tergabung dalam aliansi pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang turut menyuarakan tuntutan dalam aksi tersebut.

"Kita 19 daerah. Perwakilan 19 daerah, kami dari Jawa Timur kurang lebih 90 orang," kata Puji saat ditemui di lokasi demonstrasi.

Puji mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah mendorong pembahasan RUU tentang driver online yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, tetapi belum berlanjut selama sekitar dua tahun.

"Kita mendorong adanya undang-undang tentang driver online. Karena selama ini kita sudah masuk Prolegnas prioritas, tetapi tidak ada kelanjutan sudah dua tahun ini," ujar dia.

Menurut dia, driver online membutuhkan payung hukum yang jelas untuk menjamin kesejahteraan pengemudi sekaligus mengatur hubungan dengan aplikator. Dia menilai, aturan yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memberikan sanksi kepada aplikator apabila terjadi pelanggaran.

Puji berharap RUU tersebut dapat mengatur berbagai persoalan pengemudi, mulai dari kesejahteraan, sanksi bagi aplikator, hingga persaingan usaha yang sehat di antara perusahaan transportasi daring.

"Payung hukum dari driver online sendiri pasti dan jelas. Tidak hanya Perpres ataupun tidak hanya PM yang tidak bisa memberi sanksi terhadap aplikator. Tetapi kalau RUU ini saya rasa mencakup semuanya tentang kesejahteraan driver, tentang sanksi aplikator, semua akan ada," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More