Demokrat Prihatin Bupati Penajam Paser Utara Di-OTT KPK

13 Jan 2022, 12:28 WIB

Bupati PPU, Abdul Gafur Masud saat menyampaikan persoalan daerah (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Jakarta, IDN Times - Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gafur merupakan kader Partai Demokrat.

"Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini," ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1/2022).

Didik mengatakan peristiwa ini membuat Demokrat terkejut. Sebab, Demokrat saat ini terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas dalam berpolitik.

"Kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," ucapnya.

1. Demokrat dukung KPK

Ilustrasi gedung Merah Putih KPK (www.instagram.com/@official.kpk)

Didik mengaku Demokrat mendukung proses hukum yang saat ini dilakukan KPK. Menurutnya, Demokrat tidak mentolelir tindak korupsi yang dilakukan oleh kader.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntabel, keadilan akan diwujudkan," katanya.

Menurutnya, terjaringnya Gafur dalam OTT KPK harus menjadi pembelajaran para pejabat dan pengguna anggaran negara. Jabatan yang diemban jangan sampai disalahgunakan.

"Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui," katanya.

2. Bupati Penajam Paser Utara terjaring OTT KPK di Jakarta

Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)

Sebelumnya, Abdul Gafur Mas'ud, terjaring OTT KPK di Jakarta pada Rabu, 12 Januari 2022.

"Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Kamis (13/1/2022).

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Abdul Gofur gak ditangkap sendirian, tapi bersama 10 orang lainnya. Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut mereka kena OTT terkait tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi.