Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi Imbas Rumor Bocorkan Putusan MK

02 Jun 2023, 13:47 WIB

Denny Indrayana (dok. ANTARA News)

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Denny Indrayana, dilaporkan ke kepolisian imbas rumor membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu legislatif (Pileg) yang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Laporan itu telah diterima Bareskrim Polri.

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor atas nama AWW dan terlapor yang dilaporkan pada Rabu, 31 Mei 2023 yaitu, satu atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Twitter @dennyindrayana, dua atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @dennyindrayana99," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Jumat (2/6/2023).

1. Ada sejumlah saksi dan bukti yang dilampirkan dalam laporan

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho (IDN Times/Irfan Fathurohman).

Sandi menjelaskan Denny dilaporkan terkait dugaan ujaran kebencian (SARA), berita bohong, serta penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara. Ada sejumlah saksi dan bukti untuk melengkapi laporan ini.

"Adapun saksi-saksi yaitu atas nama WS dan An AF. Kemudian Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) Bundle Tangkapan Layar Akun Instagram @dennyindrayana99 dan satu Flashdisk berwarna putih Merk Sony 16 Gb," ujarnya.

2. Denny Indrayana disebut sebar hoaks hingga hina penguasa

IDN Times/Sukma Shakti

Pelapor menguraikan kejadian bahwa pada Rabu, 31 Mei 2023 ia melihat unggahan di media sosial Twitter Dennyindrayana dan Instagram Dennyindrayana99, yang mengunggah konten yang dilaporkan. Pelapor menganggap unggahan tersebut mengandung dugaan ujaran kebencian (SARA), berita bohong, serta penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP," jelas Sandi.

3. Denny Indrayana bantah bocorkan rahasia negara

Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sebelumnya, Denny Indrayana mengeluarkan sejumlah pernyataan ia mendapat informasi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pileg kembali ke sistem proporsional tertutup. MK sendiri belum memutuskan gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka.

"Pagi ini saya mendapat informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5/2023).

Denny membantah telah membocorkan rahasia negara lewat pernyataannya tersebut. Sebab, sumber informasi itu bukan berasal dari lingkungan MK.

"Karena itu, saya bisa tegaskan, tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik. Rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan, informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, atau pun elemen lain di MK," kata dia dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.