Deretan Elemen Masyarakat yang Siap Demo 27 Agustus Beserta Tuntutannya

AMPB sudah tiba di depan gedung DPR RI lebih awal, yakni pada 21 Agustus 2026. Bahkan, mereka membuat posko donasi di depan gedung parlemen. Mereka siap aksi pada 27 Agustus 2026 bersama ribuan masyarakat Pati.

Aktivis AMPB, Supriyono alias Botok menyebut ada dua tuntutan utama yang akan disampaikan massa dalam aksi pada 27 Agustus 2026, antara lain: 

1. Pengesahan RUU Perampasan Aset
2. Penerapan Hukuman Mati Koruptor

Menurut Botok, kedua tuntutan tersebut disampaikan karena tindakan korupsi sangat merusak bangsa, dan membuat masyarakat menderita karena adanya kesenjangan sosial yang luar biasa.

Selain AMPB, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan melakukan demonstrasi pada 27 Agustus 2026, dengan tagar #MerebutKembaliIndonesia. Mereka menamakan diri Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri dari lebih dari 14 organisasi dan konsolidasi masyarakat sipil.

GERAM akan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPR RI. Aksi ini disebut sebagai bentuk pengawasan langsung rakyat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Mereka akan memulai aksinya pukul 14.00 WIB di depan Gedung DPR RI dengan estimasi massa sekitar 1.000 orang.

"Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI. Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ujar Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel M.I, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).

"Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar," sambungnya.

Dalam aksinya, GERAM akan menyampaikan 10 tuntutan, antara lain: 

1. Adili Prabowo-Gibran: Menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi. 

2. Hentikan KDMP dan MBG: Menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG) dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik. 

3. Hentikan Kebijakan Pajak yang Menindas Rakyat: Menolak pajak yang membebani masyarakat miskin dan pekerja, serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar. 

4. Wujudkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Ilmiah, serta Berkualitas: Menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik. 

5. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan Naikkan Upah Buruh: Mengendalikan harga barang pokok dan memberikan jaminan upah layak bagi buruh. 

6. Tetapkan Bencana di Sumatra dan NTT Sebagai Bencana Nasional: Percepatan mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana. 

7. Jamin dan Penuhi Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga: Mendorong regulasi perlindungan hukum yang efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT. 

8. Laksanakan Demiliterisasi dan Hentikan Pembangunan Batalyon: Menolak perluasan peran militer dalam ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil. 

9. Hentikan Kriminalisasi Aktivis dan Bebaskan Seluruh Tahanan Politik: Menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan ekspresi demokratis. 

10. Sita Seluruh Aset Koruptor: Memenjarakan koruptor dan merampas aset hasil kejahatan korupsi untuk dialokasikan pada pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana. 

Berikut elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam GERAM:

- DPM UNUSIA
- Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka
- BEM Universitas Trilogi
- Serikat Mahasiswa Indonesia
- Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat
- Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas sipil lainnya.

Kelompok pengemudi ojek online (ojol) juga berencana bermalam di depan Gedung DPR/MPR RI, untuk mengawal massa dari AMPB yang akan menggelar demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026. Keputusan itu ditetapkan setelah mereka menggelar musyawarah membahas rencana tersebut.

Perwakilan ojol dari berbagai daerah mengaku datang secara swadaya ke Jakarta. Mereka menyatakan ingin memastikan massa dari Pati dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus mencegah terjadinya kericuhan selama aksi.

Perwakilan pengemudi ojol asal Borobudur, Jawa Tengah, Umar Kiting, mengatakan dirinya datang ke Jakarta setelah mendapat ajakan untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.

"Secara swadaya datang ke Jakarta memenuhi panggilan Mas Botok dan kawan-kawan, untuk menyampaikan aspirasi RUU Perampasan Aset sama hukuman mati, hukuman mati koruptor," ujar Umar saat ditemui di lokasi, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, kedatangan para ojol juga sebagai bentuk dukungan untuk menjaga Botok dan massa dari Pati dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia menegaskan para ojol tidak ingin terlibat benturan dengan pihak mana pun.

"Intinya untuk mengamankan Mas Botok dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk dari kita untuk berupaya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan termasuk chaos dari kubu manapun," katanya.

Umar mengatakan, kelompok ojol berkomitmen menjaga keamanan selama menyampaikan aspirasi. Dia juga menekankan aksi yang dilakukan harus berlangsung damai dan transparan.

"Intinya kami tidak menginginkan itu semua. Kami intinya datang ke Jakarta, datang ke Gedung DPR MPR RI ini untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan, kami tidak ingin bersinggungan dan berlawanan dengan pihak manapun," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan ojol lainnya dari Jakarta, Dika, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi untuk memastikan massa dari Pati tidak mendapat gangguan dari pihak luar maupun terprovokasi.

"Untuk koordinasi dari kita, untuk pengamanan Mas Botok supaya sama aja. Intinya jangan sampai ada gangguan dari luar, dari orang-orang luar atau kita terprovokasi, terpancing dari pihak manapun," kata Dika.

Rencana untuk bermalam di depan Gedung DPR/MPR RI juga disampaikan Melva, seorang kurir Shopee. Dia memastikan para ojol akan tetap berada di lokasi hingga aksi pada Kamis.

"Pasti stay di sini! Insyaallah kita stay di sini. Kami akan menjaga saudara-saudari kami yang dari Pati buat rakyat yang di sana," ujar Melva.

Umar menambahkan, keputusan untuk bermalam tersebut merupakan bentuk komitmen mereka menjaga amanah masyarakat.

"Yang jelas kita menjaga amanah. Menjaga amanah dari rakyat," katanya.

Melva juga mengajak masyarakat untuk bergabung dalam aksi tersebut. Menurutnya, perjuangan yang dibawa bukan hanya untuk kepentingan masyarakat Pati maupun ojol, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

"Mari bergabung untuk satu tujuan, kesejahteraan kita semua! Bukan kesejahteraan Pati, bukan kesejahteraan ojol, tapi semua! Seluruh rakyat Indonesia!" ujarnya.

Dia juga menyuarakan tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Selain itu, Melva menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu dievaluasi. Terkait jumlah ojol yang akan bertahan di depan Gedung DPR/MPR RI, Umar mengaku belum mengetahui jumlah pastinya. Dia menyebut jumlah peserta yang hadir cukup banyak.

Menjelang aksi, Melva berharap, tidak terjadi kekerasan atau pun jatuhnya korban. Dia menegaskan para ojol ingin aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset dapat disampaikan tanpa kericuhan.

"Semoga gak ada kekerasan dan tidak ada yang jadi korban dan berkorban tidak ada. Kita pengen disahkan RUU aset itu, sahkan, tidak ada lagi tunda-tunda," kata Melva.

Meski begitu, dia menilai, dialog dengan pemerintah tidak cukup jika hanya berujung pada janji. Melva meminta anggota DPR menemui langsung masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

"Harus keluar! Dia harus turun ke jalan. Harus turun ke jalan temuin kita," ujarnya.

Ketika ditanya apakah aksi akan berlangsung seperti aksi di DPRD Pati, peserta yang berada di lokasi kompak menyatakan setuju.

Meski membawa sejumlah tuntutan, Melva memastikan aksi yang mereka dukung akan dilakukan secara damai. Ia juga menegaskan para ojol yang datang ke Jakarta tidak dibayar untuk mengikuti aksi.

"Kami para kurir dan ojol tidak ada. Dibayar tidak ada, kami dengan hati, sukarelawan, hati nurani," katanya.

Kendati, ada juga kelompok ojol yang tidak akan mengikuti demonstrasi. Salah satu asosiasi yang memutuskan tidak turun demo adalah Koalisi Ojol Nasional (KON). Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengatakan alasan mereka tak turun aksi berunjuk rasa, lantaran sedang melakukan roadshow ke sembilan kota di Pulau Jawa, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ojek daring.

"Koalisi Ojol Nasional (KON) tidak ikut serta dalam aksi 27 Agustus 2026. Saat ini, KON sedang melaksanakan roadshow ke sembilan kota di Pulau Jawa untuk edukasi dan sosialisasi," ungkap Andi kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu (26/8/2026).

KON menaungi 295 komunitas mitra pengemudi ojek daring. Pada 2025, KON ikut disorot karena salah satu anggotanya ikut bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Pemanggilan driver ojol ke Istana Wapres dilakukan Gibran di tengah-tengah kemarahan pengemudi ojol, usai tewasnya salah satu pengemudi ojol, Affan Kurniawan, akibat dilindas mobil rantis kepolisian.

Dari Jawa Timur, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) juga disebutkan di media sosial akan berangkat ke Jakarta. Namun, kelompok tersebut mengaku membawa agenda berbeda, yakni menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain RMP4, Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (PP FMN) juga menyerukan aksi nasional di Istana Negara pada 27 Agustus 2026. Kabar ini disampaikan melalui akun media sosial X, @kalembgtt.

Mereka menyerukan kepada seluruh anggota FMN di berbagai daerah beserta elemen mahasiswa, buruh, tani, perempuan, ojol, pedagang, hingga jurnalis, agar mengibarkan bendera perlawanan setinggi-tingginya kepada rezim Prabowo.

Pusat aksi mereka di Istana Negara, serta di Jakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Malang, Kupang, Palu, Semarang, Banjarbaru, Jayapura, Bandung, dan Banten.

Melalui poster yang diunggah, mereka juga menyampaikan enam tuntutannya. Berikut enam tuntutan mereka:

1. Hentikan MBG dan KDMP!
2. Turunkan harga bahan pokok dan BBM!
3. Hentikan perspektif dan interfensi TNI-Polri dalam ruang sipil. Bubarkan YON TP!
4. Tetapkan bencana nasional untuk Sumatra, NTT, dan Kalimantan. Percepat pemulihan kondisi korban dan wilayah terdampak bencana!
5. Padamkan api, selamatkan korban asap Kalimantan dan Sumatra. Tutup perusahaan pembakar lahan!
6. Hentikan pemangkasan TKD!

Namun, hingga artikel ini ditayangkan, mereka belum merespons soal rencana demonstrasi pada 27 Agustus 2026.