Deretan Nama Pejabat Korban Djoko Tjandra, dari Lurah hingga Jenderal

Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah terbukti membantu buronan Djoko Tjandra membuat KTP elektronik atau e-KTP.

"Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP elektronik tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan melalui keterangannya, Minggu 12 Juli 2020.

Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi pada 11 Juli 2020 melapor kepada Anies, bahwa Lurah Grogol Selatan sudah berperan aktif dan melampaui tugas serta fungsinya dalam menerbitkan e-KTP itu.

Sedangkan Asep sendiri mengaku tidak mengenal siapa Djoko Tjandra. Dia mengaku dihubungi oleh kuasa hukum Djoko yakni Anita pada 3 Juni 2020, dan mencetak e-KTP untuk buronan itu dalam waktu satu jam. 

"Pengacaranya menanyakan, apakah KTP Pak Djoko masih tercatat di Kelurahan Grogol," kata Asep seperti dilansir ANTARA, 6 Juli 2020.

Brigjen Pol Prasetyo Utomo adalah orang kedua yang harus hengkang dari jabatannya karena membantu Djoko membuat surat jalan.

Sebelumnya Prasetyo menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Dengan surat sakti yang dikeluarkannya, Djoko bisa bepergian dari Jakarta hingga ke Kalimantan Barat.

Pencopotan Prasetyo tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.

“Komitmen BBapak Kapolri jelas, jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, akan dicopot dari jabatannya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Rabu 15 Juli 2020.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis sendiri yang mencopot dan memutasinya menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Masyarakat Yanma Mabes Polri. Dia diketahui membuat surat itu atas inisiatif sendiri dan tanpa persetujuan Kabareskrim atau Wakabareskrim sebagai pimpinan.

Prasetyo juga berperan dalam pembuatan Surat Keterangan Bebas COVID-19 untuk Djoko, dengan meminta seorang dokter Pusdokkes Polri untuk memeriksa dan menerbitkan surat itu.

Baru-baru ini, satu Jenderal Polri lainnya juga dicopot dari jabatannya. Dia adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Irjen Pol Napoleon Bonaparte.

Pencopotannya tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2076/VII/KEP/2020 tertanggal Jumat 17 Juli 2020. Dia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Dia diduga melanggar kode etik.

Pencopotan ini berkaitan dengan polemik keluarnya surat penghapusan red notice Djoko Tjandra. Dia kini digantikan Brigjen Pol Johanis Asadoma yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda NTT.

"Iya (Napoleon dimutasi karena) kelalaian dalam pengawasan staf," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 17 Juli 2020.

Bukan hanya Irjen Pol Napoleon, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot dari kursi jabatannya sebagai Sekretaris NBC Interpol Indonesia Divhubinter Polri, setelah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Dia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Brigjen Pol Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Djoko Tjandra juga harus dicopot dari jabatannya.

Lewat surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol red notice Djoko pada Dirjen Imigrasi.