Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sejumlah protokol kesehatan yang mengatur skenario new normal atau normal baru di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengeluarkan protokol yang harus ditaati ketika masyarakat akan melakukan kegiatan di tempat umum. Salah satunya adalah protokol layanan kesehatan. Apa saja isi protokol kesehatan itu?
Dalam surat edaran tersebut, layanan kesehatan harus meliputi pemeriksaan suhu tubuh di semua area tertutup dan semi tertutup, termasuk area terbuka yang melibatkan banyak orang berkumpul.
"Fasilitas kesehatan harus melakukan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengevaluasi kapasitas respons fasilitas kesehatan yang telah mapan," tulis Kemendagri dalam surat edaran setebal 26 halaman itu.
Pada fase relaksasi ini, fasilitas kesehatan (faskes) juga harus menerapkan atau memperkuat protokol skrining di semua titik akses pertama ke sistem kesehatan.
"Termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik dan unit gawat darurat rumah sakit," demikian isi keputusan Mendagri.
Selain itu harus ada penguatan perlindungan kesehatan kerja, keselamatan dan keamanan bagi pekerja kesehatan. Kemendagri juga mengingatkan harus ada mekanisme penanganan COVID-19 yang sederhana dan dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan.
Selain itu juga harus ada penetapan sistem pendaftaran pengunjung. Fasilitas kesehatan juga bisa menolak pengunjung bila memiliki gejala mencurigakan terkait virus Sars-CoV-2.
"Semua pengunjung harus mengenakan masker bedah," tulisnya lagi.
Fasilitas kesehatan juga wajib menyiapkan ruang isolasi lansia dengan gejala
yang mencurigakan. Bila ada individu yang memiliki gejala mencurigakan, maka petugas medis harus mengisolasi mereka pada waktunya agar tidak menulari ke orang lain.
Terakhir, memastikan staf medis memiliki pengetahuan yang relevan serta mengawasi barang-barang pribadi. Perhatikan ventilasi dan lakukan tindakan disinfeksi. Selain itu, catatan kesehatan harus dibuat untuk penghuni dan staf, dan pemeriksaan pagi hari harus dilakukan setiap hari.
Pertimbangkan cara mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko dan mendukung mereka tanpa mengundang stigma dan diskriminasi.
"Ini dapat mencakup orang yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke suatu
daerah yang melaporkan kasus, atau personel lain yang memiliki kondisi
yang menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi dari penyakit serius
(seperti diabetes, penyakit jantung dan paru-paru, usia lansia)," demikian yang tertulis dalam keputusan Mendagri.