Jakarta, IDN Times - Dewan Pers merilis Indeks kebebasan Pers di Papua yang merupakan cara ukur persepsi para stakeholder suatu daerah tentang kebebasan persnya.
Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli mengatakan berdasarkan survei, indeks kebebasan pers di Papua terbilang rendah.
“Papua itu di angka kuning, yaitu agak bebas 68,87 persen,” kata dia dalam acara Media Laps Eps 7: Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers di Papua, yang tayang di YouTube Dewan Pers, Kamis (23/12/2021).
Di dalam survei ini, Arif menjelaskan ada tiga kelompok yang diukur di antaranya kondisi lingkungan baik fisik dan politik, ekonomi dan hukum yang sudah diakumulasi dari sejumlah skor poin.
Untuk lingkungan baik fisik dan politik Papua berada di angka 69,47 persen, kemudian ekonomi 71,59 persen dan hukum 65,19 persen.
Dari paparan yang ditampilkan Arif menampilkan beberapa poin dari tiap kondisi lingkungan yang dimaksud di atas, salah satunya adalah kondisi kebebasan dan kekerasan pers di Papua yang ada di angka 70,81 persen meski dikenal sering terjadi atau ada beberapa kasus kekerasan pada wartawan.
Salah satu hal yang disorot dia adalah tren indikator di kebebasan dari intervensi yang sempat membaik pada 2020 tapi di 2021 memburuk lagi.
“Kebebasan dari kekerasan sampai 2020 itu masih buruk tapi di 2021 dinilai cukup bebas dan seterusnya,” ujarnya.
Fakta-fakta yang mempengaruhi kebebasan pers kata Arif terjadi karena dua hal yakni eksternal dan internal.
Mulai dari pandangan yang salah pada kebebasan pers dan terhadap penyelesaian sengketa pers dan belum seragam terhadap akses publik terhadap pers atau media.
Kemudian, dari sisi internal ada pandangan yang buruk pada hakikat kerja jurnalistik, pemahaman yang buruk pada hak dan tanggung jawab pers termasuk kode etik jurnalistik serta dipengaruhi model bisnis pers.
Survei ini menggunakan survei persepsi, yang menurut Arif, punya kekuatan juga kelemahan yang terutama relatif mudah dilakukan dan dianggap atau diyakini bisa mengukur sesuatu, kelemahannya adalah di dalam survei persepsi yang diukur adalah statement dari orang-orang yang terlibat.
Respondennya dipilih dari kalangan pers sendiri maupun yang terkait dengan pers yang dimaksud stakeholder seperti divisi humas kelembagaan, asosiasi wartawan, kalangan akademisi dan lainnya, mulai dari pengisian survei hingga Focus Group Discussion (FGD).
“Para ahli secara terbatas dipilih untuk dilakukan FGD untuk mendalami angka-angka yang muncul dan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan tentang persepsi publik atau persepsi stakeholder di daerah tertentu tentang kebebasan pers di daerahnya,” kata dia.