Brasil Larang Judol karena Krisis Utang Rumah Tangga

Pemerintah Brasil memberi tenggat waktu bagi para pengguna untuk menarik saldo dari akun taruhan hingga 5 Oktober 2026. Mulai 6 Oktober, otoritas terkait bersama penyedia jasa internet dan toko aplikasi akan memblokir total seluruh situs web serta aplikasi taruhan.

Operator taruhan diwajibkan mendata sisa saldo nasabah berdasarkan nomor pokok wajib pajak pada 7 sampai 8 Oktober. Pengembalian dana pengguna harus diselesaikan melalui mitra perbankan pada 9 sampai 14 Oktober. Bank milik negara, Caixa Econômica Federal, juga disiapkan untuk membantu pengembalian dana jika perusahaan mengalami kendala operasional.

Selain mengeluarkan dekret, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang ke Kongres Nasional untuk menjerat platform perjudian. Pihak yang mengoperasikan atau mempromosikan taruhan olahraga terancam hukuman empat hingga enam tahun penjara serta denda. Lembaga keuangan yang memproses transaksi pembayaran taruhan ilegal juga terancam hukuman dua hingga empat tahun penjara.

Dekret presiden ini langsung berlaku, tetapi memerlukan persetujuan Kongres dalam kurun 120 hari agar berkekuatan hukum tetap. Menteri Keuangan Brasil Dario Durigan menegaskan pemerintah akan menyetop seluruh aktivitas taruhan dan promosi komersialnya.

"Mulai 6 Oktober, tidak akan ada lagi situs, aplikasi, maupun sponsor taruhan legal di negara ini," kata Durigan, dilansir AFP.

Kementerian Keuangan Brasil memperkirakan perputaran uang masyarakat pada platform taruhan mencapai 60 miliar real atau sekitar Rp207,2 triliun per tahun. Bank sentral Brasil juga mencatat warga menghabiskan sekitar 30 miliar real atau setara Rp103,6 triliun setiap bulan untuk bertaruh, termasuk dana dari program bantuan sosial keluarga.

Studi Institut Studi Kebijakan Kesehatan pada 2025 menunjukkan kerugian sosial akibat perjudian mencapai 38,8 miliar real atau sekitar Rp134 triliun per tahun. Aktivitas judi daring juga memicu krisis kesehatan mental karena meningkatkan angka penderita depresi hingga kasus bunuh diri di kalangan warga.

Taruhan olahraga pertama kali dilegalkan di Brasil pada 2018 di bawah pemerintahan mantan Presiden Michel Temer. Bisnis ini kemudian berkembang pesat tanpa pengawasan selama era mantan Presiden Jair Bolsonaro, sebelum akhirnya dipungut pajak pada akhir 2023 di era pemerintahan Lula.

Lula menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan perusahaan judi meraup keuntungan dari keterpurukan ekonomi rakyat. Ia menilai penutupan industri ini merupakan langkah tegas yang harus diambil negara.

"Saya memutuskan mengambil tindakan yang keras, drastis, dan penting karena situasi ini seperti kanker, kita harus mengangkat tumornya atau tumor itu yang akan membunuh kita," kata Lula, dilansir The Guardian.

Kebijakan ini memicu penolakan dari pelaku industri yang telah menanamkan investasi di Brasil. Sebanyak 85 operator berlisensi sebelumnya telah menyetor biaya perizinan resmi masing-masing senilai 30 juta real atau sekitar Rp103,6 miliar kepada negara tanpa ada pengembalian.

Asosiasi Permainan dan Lotre Nasional (ANJL) menyatakan penutupan ini berpotensi mematikan ribuan lapangan kerja dan menghilangkan pendapatan pajak negara sebesar 9,95 miliar real atau sekitar Rp34,3 triliun. ANJL juga berencana menempuh jalur hukum karena larangan tersebut dinilai justru akan mendorong sekitar 30 juta pengguna beralih ke situs ilegal.

Klub sepak bola profesional Brasil turut mengkhawatirkan dampak hilangnya sumber pendapatan sponsor utama. Saat ini, 13 dari 20 klub kasta teratas Brasil mengandalkan platform taruhan sebagai penyokong dana kostum pertandingan mereka.

Keputusan ini diumumkan sepekan menjelang pemungutan suara pada 4 Oktober, saat posisi Lula bersaing ketat dengan Senator Flávio Bolsonaro. Kubu oposisi menuduh langkah tersebut bermotif politik untuk merebut simpati pemilih, mengingat jajak pendapat mencatat mayoritas warga mendukung larangan judi daring.

"Presiden Lula bertindak karena putus asa dan mengambil langkah populis yang sarat muatan pemilihan umum," tutur Senator Bolsonaro.