Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat sudah melaporkan akun Twitter dan Instagram Ziana Fazura (@zianafazura) ke Polda Kalimantan Barat.
"Kami sudah laporkan akun tersebut ke Polda Jabar, Selasa (9/4) siang. Akun tersebut telah menggiring opini publik sehingga mematikan pemahaman masyarakat terhadap tupoksi kami, seakan-akan KPPAD lebih pro ke pelaku," tegas Ketua KPPAD Kalbar Eka Nurhayati Ishak saat dihubungi IDN Times, Rabu (10/4).
Menurut Eka, akun dengan tagar #JusticeForAudrey memancing reaksi netizen memberikan komentar yang menyudutkan nama lembaga KPPAD.
Selain itu, status yang di-posting pemilik akun @zianafazura sudah di luar tugas pokok KPPAD yang dari awal sudah dampingi korban.
"Keputusan tersebut merupakan hasil rapat pleno komisioner KPPAD Kalbar tentang postingan pemilik akun Twitter dan Instagram @zianafazura," imbuhnya.
Penelusuran IDN Times, pemilik akun @zianafazura menuliskan kekecewaan atas kasus yang menimpa Audrey.
"Yang mengejutkan saya, Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat berharap ini berakhir Damai demi masa depan pelaku. Kenapa korban kekerasan harus damai? Pelaku harus diadili dan kalau bersalah kirim ke penjara anak,"cuit akun @zianafazura.
Dia juga kaget mendengar kabar bahwa KPPAD Kalbar melaporkan ke Polda Jabar.
"Terkait pelaporan yang ada, saya akan mempertanggungjawabkan isi thread saya terkait #justiceForAudrey," cuitnya.
Eka Nurhayati menegaskan, upaya hukum untuk sejumlah pelaku penganiayaan terhadap Audrey, siswi SMP di Pontianak harus berlanjut.
"Upaya hukum harus berlanjut dan dikawal, sebab perlakuan pelaku sangat keterlaluan sehingga harus ada pembinaan efek jera terhadap pelaku," tegasnya
Lebih lanjut Eka menjelaskan, mengingat pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur, dan masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, maka sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak no.11 tahun 2012 ada istilah yang namanya diversi.
"Diversi Inilah yang kami maksud dengan arti damai yang banyak di salah artikan masyarakat. Proses diversi diperuntukkan anak berhadapan dengan hukum. Jika gagal di kepolisian maka diversi di kejaksaan, bila gagal di kejaksaan maka dilakukan diversi terakhir di pengadilan," paparnya.
Eka mengungkapkan proses mediasi sempat dilakukan pihak Polsek Pontianak Selatan dengan mempertemukan keluarga korban dengan pelaku.
"Dalam mediasi tersebut, para pelaku tidak menunjukkan penyesalan dan itikad baik, tentu saja hal ini membuat keluarga korban semakin marah," terangnya.
Karena mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka KPPAD mendampingi korban di Mapolsek Pontianak Selatan pada Jumat (5/4) lalu.
"Waktu itu KPPAD Kalbar sudah tegas mengatakan ke pihak korban, proses ini tetap kita kawal agar tuntas di jalur hukum. Jika tidak bisa diproses dengan benar di Polsek kami minta dialihkan ke Polresta atau jenjang lebih tinggi untuk penegakan hukum," ucapnya.