Wali Kota Depok Telusuri Dugaan Pungli di Sekolah Negeri

2. Siswa tidak mampu diberikan bantuan sebesar Rp2 juta

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menunjukan kartu KDS yang menjadi salah satu janji politik saat pencalonan Wali Kota Depok. (Istimewa)

Idris menambahkan, Pemerintah Kota Depok telah berusaha mengurangi beban siswa tak mampu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan senilai Rp2 juta kepada siwa SMP dan SMA. Pembiayaan itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah. 

“Siswa SMP dan SMA yang tidak mampu kita berikan Rp2 juta per orang,” terang Idris.

Idris menjelaskan, pembiayaan pendidikan siswa kurang mampu diberikan langsung ke rekening siswa. Bantuan itu berasal dari APBD Kota Depok.

“Kita kunci ATM-nya hanya untuk pembiayaan sekolah. Sistemnya seperti itu sudah kita buat,” jelas Idris.

Baca Juga: DPRD Kota Depok Terima Laporan Dugaan Pungli di SMA Negeri Favorit

3. Wali Kota minta tidak menggeneralisasi sekolah melakukan pungli

Ilustrasi Sekolah. IDN Times/Galih Persiana

Idris mengajak seluruh pihak mengklarifikasi dugaan pungli kepada pihak sekolah. Menurutnya, pungutan di sekolah bisa saja terjadi setelah adanya kesepakatan antara orangtua murid dan pihak sekolah, seperti biaya karyawisata.

“Tolong nanti istilahnya diklarifikasi, mungkin saja ada kesepakatan dari orang tua murid untuk melakukan wisata ke mana gitu, kan bisa saja seperti itu,” kata Idris.

Idris meminta masyarakat tak menggeneralisasi setiap biaya tambahan sebagai pugli. Idris meyakini, kepala sekolah dan guru tidak melakukan pungli kepada siswa.

“Kasihan sekolah-sekolah itu, guru-gurunya terutama. Tega-teganya kepala sekolah atau guru melakukan pungli. Jadi harus diklarifikasi uang ini apa sih dan urgensinya apa sih,” tutup Idris.

Baca Juga: Polisi Ungkap Pencurian Listrik untuk Penambangan Crypto di Depok

4. Wakil DPRD Kota Depok larang adanya pungli di sekolah

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (baju putih) usai mengikuti rapat fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Dugaan Sekolah Menengah Negeri (SMAN) melakukan pungutan liar atau pungli kepada orangtua dan siswa kembali terjadi di Kota Depok. DPRD Kota Depok, Fraksi PDI Perjuangan menerima laporan adanya dugaan sekolah melakukan pungli melalui guru dan komite sekolah.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengatakan belum lama ini menerima laporan dari orangtua siswa adanya dugaan pungli di sejumlah SMA Negeri di Depok. Guru bersama komite sekolah mengadakan rapat dan memutuskan orangtua siswa dipungut sumbangan secara sukarela, untuk kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar.

“Contohnya ya, seperti jalan-jalan dan kegiatan sejenisnya, nah ini kan pungutan sumbangan sukarela menjadi alat untuk berlindung atau menjadi kedok ya, bahwa itu adalah sumbangan sukarela,” ujar Hendrik kepada IDN Times, Senin (18/9/2023).

Hendrik menuturkan, sumbangan sukarela merupakan pungli yang yang diputuskan guru dan komite sekolah. Dampaknya jika orangtua siswa tidak mengikuti keputusan tersebut, khawatir anaknya akan mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan di sekolah.

“Dengan terpaksa mereka mengikuti itu, walaupun tidak semua orang tua siswa itu punya uang,” tutur dia.

DPRD Kota Depok menerima pengaduan tersebut dari SMA Negeri. DPRD Kota Depok menegaskan sekolah negeri tidak boleh melakukan pemungutan uang dengan alasan untuk membeli buku atau alasan lainnya.

“Tidak boleh ada pungutan, masalah buku dan lain sebagainya, uang gedung, gak boleh lagi ada seperti itu,” terang Hendrik.