Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyerahkan draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) per 9 November 2022 ke Komisi III DPR RI. Jumlah pasal yang terkandung di dalamnya berubah, dari 632 menjadi 627 pasal.
"Yang lama itu kan 632, sekarang menjadi 627," ujar Wamenkumham, Eddy Omar Sharif Hiariej, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).
Eddy menjelaskan perubahan itu merupakan hasil penyerapan aspirasi publik di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan Kemenkumham sejak September 2022.
"Mulai dari Medan 20 September, kemudian terakhir di Sorong pada 5 Oktober," ujar dia.
Terdapat lima pasal dalam draf RKUHP versi 9 November 2022 yang dihapus. Pasal-pasal tersebut antara lain mengenai advokat curang, praktik dokter dan dokter gigi, penggelandangan, serta unggas dan ternak.
"Lima adalah tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup," lanjut Eddy.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, yang menerima naskah RKUHP mengatakan, draf tersebut akan dibahas kembali pada 21 dan 22 November 2022.
"Kita telah bacakan kesimpulan untuk pembahasan tanggal 21 dan 22," ujar dia.