Dini Purwono, Stafsus Jokowi yang Berlatar Belakang Advokat dari PSI

Dini terpilih Jokowi menjadi Stafsus Presiden dalam bidang hukum. Perempuan kelahiran Jakarta, 29 April 1974 ini, seorang advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1997. Dini juga berhasil menyelesaikan studi S2 di Harvard Law School pada 2002. Dia juga berhasil mendapatkan Fulbright Scholar yang diberikan oleh Fulbright Program USA pada 2001.

Dini pernah menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selama 2008-2018 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) selama 2009-2018. Tak hanya itu, dia juga menjadi anggota Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012-2014.

Tak hanya itu, dia juga pernah bekerja di Christian Teo Partners sebagai partner selama 2011-2018. Pernah juga sebagai Staf Khusus Kepala BKPM (2012-2014) dan Kementerian Keuangan RI sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan (2013-2014). Bahkan, dia menjadi Founding Partner Purwono dan Widyayanti Law Office sejak 2018 hingga sekarang.

Dini adalah salah satu politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perempuan kelahiran tahun 1974 ini, mencoba menekuni karier di bidang politik dengan menjadi caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk Dapil Jateng I (Semarang, Kab Semarang, Kendal, dan Salatiga).

Dia mendaftar menjadi caleg PSI pada Selasa 31 Oktober 2017 dan dipercaya sebagai pengurus partai yang menangani masalah hukum korporasi terkait investasi dan pasar modal.

Dini juga sekarang ini dipercaya sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.

“DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen tinggi. Dini punya semua itu, dia juga punya konsep. Dini akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di DPR. Menurut saya sangat dibutuhkan adanya sosok seperti Dini Purwono, membersihkan DPR dari ide-ide dan gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini,” kata praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis dalam testimoninya.

Dilansir dari laman PSI, Dini adalah salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Dirinya mengajukan permohonan  melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia).

Sejumlah pasal tertentu dalam undang-undang tersebut dinilai diskriminatif, karena memperlakukan partai lama dan partai baru secara berbeda. Dalam undag-undang tersebut, terdapat pasal tertentu yang dinilai tidak mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen.