Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto. Bamsoet mengatakan, ada sejumlah pembahasan dalam pertemuan tersebut.
"Ada yang menarik bahwa, Pak Wiranto dan pimpinan Wantimpres menyampaikan bahwa memang perlu kita melihat kembali atas perjalanan bangsa ini pasca reformasi," kata Bamsoet di kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Bamsoet mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Wiranto mengenai sistem demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi merupakan pola kehidupan ketatanegaraan yang seharusnya dianut bangsa Indonesia.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Wiranto juga mengingatkan mengenai amandemen UUD 1945 perlu waktu yang tepat.
"Beliau juga menyampaikan, bahwa jika diperlukan adanya nanti perubahan daripada Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen harus dicari timing yang tepat. Karena sesuatu yang baik kalau timing-nya salah juga, ujungnya tidak baik," ucap dia.
Kemudian, Bamsoet dan Wiranto bicara mengenai pintu darurat apabila ada kejadian luar biasa dalam politik tanah air.
"Lalu juga tadi kita bicarakan mengenai tidak adanya pintu darurat manakala kita terjadi dispute konstitusi atau kebuntuan politik di mana ini bisa terjadi kekosongan, yang dikhawatirkan bisa terjadi kekosongan kekuasaan. Misalnya ketika pemilu tidak bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, sementara jabatan-jabatan yang dihasilkan oleh pemilu itu harus diputuskan," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, jabatan presiden dan wakil presiden tidak mungkin diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
"Bahwa tidak mungkin ada Plt Presiden maupun Plt Wakil Presiden," ujar Bamsoet.
Dalam kesempatan itu, Wiranto menyebut peristiwa di masa lalu terus disempurnakan dalam aturan. Sehingga, apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud.
"Saya hanya menyampaikan bahwa ada adagium yang mengatakan bahwa masa lalu itu tidak sebatas history, tapi referensi. Masa kini tempat kita berjuang, masa depan tempat kita menggantungkan harapan," kata Wiranto.