Ditjen HAM: Masih Ada Intoleransi, Indeks Kerukunan RI 68,72

13 Nov 2023, 16:34 WIB

Menkumham Yasonna H Laoly saat ditemui di agenda Konferensi Internasional Literasi Agama Lintas Budaya di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra mengungkapkan, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah terkait isu toleransi beragama di Indonesia. Namun, dia menilai jika masyarakat telah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman dan semangat persaudaraan.

Sebelumnya, menurut Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), indikator toleransi di Indonesia masih berada di angka 68,72.

"Skor tersebut menunjukan masih ada permasalahan intoleransi dan perlunya intervensi untuk meningkatkan situasi tersebut antara lain dengan literasi keagamaan lintas budaya dan penguatan moderasi beragama," kata dia dalam Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya "Martabat Manusia dan Supremasi Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif" di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

1. Sejumlah regulasi yang telah dikeluarkan

Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Guna mendorong upaya peningkatan toleransi beragama di tanah air, Dhahana menyatakan KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM mengeluarkan sejumlah regulasi.

Salah satu regulasinya adalah PermenkumHAM No 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM yang telah memasukan indikator hak atas keberagaman.

Selain itu, bersama Kemendagri, KemenkumHAM telah mengesahkan peraturan bersama MenkumHAM dan Mendagri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Peraturan ini bertujuan untuk mencegah munculnya produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif," ujarnya.

2. Pemahaman dan penghormatan terhadap

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasonna H. Laoly, mengungkap juga pentingnya literasi keagamaan lintas budaya dalam masyarakat dunia. Terlebih, saat ini kondisi yang ada semakin multikultural dan saling terkoneksi satu sama lain.

"Dengan pemahaman dan penghormatan yang semakin tinggi terhadap perbedaan, maka masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan harmonis. Untuk itu, Kami di KemenkumHAM bersama the Leimena Institute telah bekerja sama untuk menyelenggarakan program pelatihan bagi para guru di tanah air terkait literasi keagamaan lintas budaya," kata dia.

3. Indonesia sebagai negara yang beragam

Aksi gowes berkebaya dilakukan untuk mengampanyekan kebaya yang merupakan warisan kebudayaan Indonesia. (Istimewa/IDN Times)

Dia mengungkapkan, penyelenggaraan konferensi literasi keagamaan lintas budaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kolaborasi umat beragama. Hal itu harus dilandasi saling menghormati di antara masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

"Kami menempatkan isu kebebasan beragama sebagai hal yang teramat penting karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat beragam," kata dia.