Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKR, Sigit Prawoso (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Kepada majelis, Indra Priangkasa menyebut semua teradu bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan proses pendaftaran Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Ia menyebut ketua dan seluruh anggota KPU RI yang berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu VII tidak memeriksa 38 flashdisk milik PKR yang berisi kelengkapan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hal ini pun mengakibatkan tidak lolosnya PKR sebagai partai politik peserta Pemilu 2024.
Padahal, menurut Indra, PKR memberikan 38 flashdisk itu karena gagalnya proses penginputan data dan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Ia mengungkapkan, admin PKR mengalami kesulitan saat memasukkan data dan dokumen partai ke Sipol. Bahkan, sampai log out ratusan kali. Sipol sendiri adalah wadah berbasis web yang digunakan KPU untuk menginput data partai politik. Data yang terdapat dalam sistem itu berisi seluruh dokumen yang disyaratkan undang-undang untuk menjadi peserta pemilu.
"Pengadu hanya dapat men-submit sebanyak 10.661 data dokumen saja ke dalam Sipol," ungkap Indra.
Sedangkan Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu RI yang berstatus sebagai Teradu VIII sampai Teradu XII disebutnya membenarkan tindakan Teradu I sampai Teradu VII, yang seakan mengesankan Sipol adalah satu-satunya alat yang menentukan kelolosan partai politik.
Hal ini tampak dalam putusan Bawaslu Nomor 006/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tertanggal 13 September 2022. Dalam putusan tersebut, Bawaslu RI menolak laporan PKR terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.
"Teradu VIII sampai Teradu XII mengesampingkan dan tidak memeriksa kebenaran formil serta materiel kelengkapan bukti-bukti dalam dokumen dalam 38 flasdisk yang diserahkan kepada KPU," terang Indra.
Ketua Majelis dalam sidang ini dipimpin langsung Ketua DKPP, Heddy Lugito. Kemudian Anggota Majelis terdiri dari J. Kristiadi, I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, dan Muhammad Tio Aliansyah.
Sidang ini disiarkan secara langsung dalam akun Facebook dan Youtube milik DKPP.