Jakarta, IDN Times – Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP), yang dideklarasikan pada Minggu (15/4), di Islamic Center Bekasi, Jawa Barat, sukses membuat heboh masyarakat. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan lagi syariat Islam, agar pasangan bisa langsung menikah tanpa pacaran.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan dengan adanya metode taaruf tersebut, bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat pacaran.
Menurut Ali, gerakan yang dicanangkan tersebut bisa mengurangi kehamilan di luar nikah pada saat pacaran. Hal tersebut akan mengurangi beban dosa dan juga kesalahan agar tidak ada lagi anak yang lahir tanpa sosok ayah.
“Artinya tidak pacaran itu untuk supaya mengurangi, meniadakan beban dosa, beban kesalahan agar tidak lagi banyak anak yang lahir tanpa bapak. Sekarang ini banyak pacaran bebas punya anak, gak nikah. Itu persoalan,” ujar Ali di Komisi VIII, Gedung DPR RI, Senin (16/4).
Perkara gerakan yang baru dibuat tersebut, Ali menyampaikan bahwa setiap gerakan pasti memiliki latar belakang masalah.
“Oleh karena itu kita dorong, kalau perlu masa taaruf itulah yang memberikan dorongan. Supaya jangan lama-lama pacaran,” ucapnya.
Pernikahan dini yang kini menjadi polemik di Indonesia, kata Ali, DPR RI, terutama Komisi VIII, mendorong kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk melakukan revisi UU 174 tentang perkawinan. Namun, ia menyarankan pemerintah harus lebih hati-hati dalam pembahasan revisi UU tersebut.
“Kajian yang mendalam terhadap UU itu dari aspek sosiologisnya, dari aspek ke politisnya, dari aspek filosofinya, dan juga aspek-aspek legalitasnya itu perlu dilakukan, sehingga perlu adanya kehati-hatiaan dalam membahas itu,” kata Ali.
Tidak hanya mendorong kepada Kementerian PPPA saja, DPR RI juga akan mendorong kementerian lainnya seperti kementerian agama, kementerian hukum dan HAM, dan kementerian lainnya.
“Nah itulah perlu DPR mendorong kepada pemerintah untuk melakukan kajian itu bersama stakeholder yang lain,” jelasnya.
Menurut Ali sendiri, dalam perkara pernikahan dini ini, harus ada kejelasan sisi mana yang akan disoroti untuk direvisi. Pengertian dewasa sendiri ada yang 18 tahun, 19 tahun, bahkan menurut hukum perdata adalah 21 tahun.
“Nah oleh karena itu yang mau disoroti itu dari sisi apanya. Kan anak bagi konsep sosiologi Indonesia, kan anak bisa jadi potensi ekonomi. Masyarakat pertanian, masyarakat di mana-mana itu kan anak jadi potensi ekonomi,” ucap Ali.
Sehingga, lanjutnya, dalam kasus revisi UU tentang perkawinan yang akan menaikkan usia, harus ada kajian mendalam, agar anak juga tidak menjadi kajian ekonomi jangka pendek, melainkan memilih kemandirian jangka panjang.
Ali mengutarakan, dibandingkan mendorong anak-anak untuk melakukan pernikahan dini, lebih baik orang tua mendorong untuk pendidikan si anak. Dan hal tersebut harus dibangun bersama-sama.
“Maka sebelum itu, kita mendorong pemerintah terutama kementerian agama dan kementerian pendidikan agar wajib belajar, didorong terus menerus, anak-anak sekolah gitu loh,” kata Ali.
“Ini kan anak-anak gak sekolah, kemudian tidak ada kegiatan, pikirannya cuma satu oleh orang tua, jadi beban ekonomi jadinya dikawinkan saja. Itu kan menjadi persoalan,” lanjutnya.