Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyatakan akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk mendalami dugaan pasal selundupan dalam PKPU 19/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Hal ini menyusul adanya usulan dari pimpinan Komisi II DPR periode sebelumnya.
"Saya rasa semua usulan anggota kita masukkan dalam jadwal, memang ada rencana pemanggilan lembaga lembaga tersebut," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).
Dede mengatakan, DPR masih menjalani reses. Oleh karena itu, Komisi II DPR baru mendalami polemik pasal selundupan tersebut melalui catatan dan risalah rapat di Komisi II DPR pada periode sebelumnya.
Politikus Demokrat itu mengatakan, Komisi II DPR memang telah menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama penyelenggara pemilu.
"Namun sesuai jadwal yg kita buat, karena sementara ini sedang reses. Jadi nanti kita bicara data saja yg ada di komisi baik catatan maupun rekamannya," kata dia.
Dede menegaskan, semua masukan untuk RUU Pemilu akan dipertimbangkan dan dibahas sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan pemilu berikutnya. Ia pun berharap, persoalan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
"Jadi masukan apapun akan kita dudukkan sebagai bahan RUU kedepan agar tidak terulang di kemudian hari," kata dia.
Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU 19/2023 tentang pencalonan capres dan cawapres pada yang diduga diselundupkan KPU untuk memuluskan Gibran pada Pilpres 2024 kini menajdi polemik.
Awalnya, pasal ini terungkap dalam persidangan gugatan ijazah Gibran di MK. Ketua Komisi II DPR periode 2019-2024, Ahmad Doli Kurnia terang-terangan bahwa pasal itu tak pernah dibahas KPU di DPR RI.
Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari lantas melontarkan kritik keras terhadap Doli atas pernyataan tidak adanya pembahasan pasal itu.
Hasyim menegaskan, "pasal selundupan" tersebut menjadi tanggung jawab bersama para peserta RDP kala itu. "Bahwa munculnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 menjadi tanggung jawab bersama para peserta RDP," kata dia.
Di sisi lain, ia juga meminta DKPP untuk memeriksa pengaduan perkara munculnya pasal selundupan itu secara proporsional, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan yang ada.
"Karena DKPP ikut terlibat dalam RDP membahas Draf PKPU tersebut dan ikut tanda tangan persetujuan Kesimpulan RDP," tutur dia.
Oleh karena itu, Hasyim menyerukan kepada semua pihak agar "Lupa Boleh, Munafik Jangan".