DPR Dorong Sri Mulyani Mobilisasi Pejabat Kemenkeu Klarifikasi Harta
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan publik. Belum selesai sorotan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, kini publik juga dihebohkan dengan aksi pamer harta yang dilakukan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Yogyakarta, Eko Darmanto, di media sosial.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memobilisasi pejabat tinggi Kemenkeu untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimiliki.
"Kasus flexing oleh keluarga RAT telah merambah ke mana-mana. Kini, sorotan terhadap gaya hidup mewah ke sejumlah pejabat di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Publik memang berhak melakukan kontrol, dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Untuk menjawab keraguan publik ini, ada baiknya Menkeu Sri Mulyani memobilisir para pejabat tinggi di Kemenkeu untuk klarifikasi kekayaannya ke Aparat Penegak Hukum (APH)," ujar Said dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Kamis (2/3/2023).
1. Banggar DPR harap pegawai pajak dan Bea Cukai terus bekerja profesional
Said kemudian berharap pegawai pajak dan Bea Cukai untuk terus bekerja profesional meski saat ini sedang menjadi sorotan tajam publik. Menurut Said, masih banyak pegawai pajak dan Bea Cukai yang bekerja profesional.
"Tunjukkan penerimaan perpajakan Indonesia di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para wajib pajak. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan publik," ucap dia.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai merupakan salah satu lembaga yang penting dalam penerimaan negara.
"Sebagai gambaran, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara. Pada masa pandemik COVID-19, 2020 pajak dan bea cukai menyumbang 78 persen pendapatan negara, dan 2021 mencapai 77 persen. Tahun lalu penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3 persen dari total pendapatan negara," ucap dia.