Jakarta, IDN Times - DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun 2018-2019. Salah satu yang dibahas oleh DPR yakni terkait banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.
DPR menilai, hal tersebut perlu dievaluasi sendiri oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu pada penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Pernyataan itu disampaikan langsung Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pidatonya di rapat paripurna tersebut.
“Soal banyaknya petugas (KPPS) yang meninggal, kita tentu perihatin dan menyatakan belasungkawa yang dalam. Kita harus segera cari tahu penyebab dan solusinya,” kata Bamsoet di ruangan rapat paripurna, komplek DPR RI, Senayan, Jakarta selatan, Rabu (8/5).
Tidak hanya Pemilu 2019 ini saja yang banyak memakan korban, Bamsoet menjelaskan, pada Pemilu 2014 lalu juga ada 144 petugas KPPS meninggal dunia tanpa mendapatkan santunan dari pemerintah dan penyelenggara pemilu.
“Data itu sebenarnya sudah diantisipasi oleh KPU dan DPR bersama pemerintah dalam setiap pembahasan di Komisi Il. Itulah sebabnya mengapa beban jumlah pemilih di setiap TPS pada Pemilu 2019 ini dikurangi atau dibatasi maksimal 300 orang,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima Bamsoet, petugas KPPS yang meninggal dunia selain karena faktor umur, juga ada riwayat kesehatan, beban kerja serta tekanan psikologis para petugas di lapangan.
“Pimpinan Dewan juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengkajian mengenai sebab musabab banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal dunia dan mengalami sakit,” katanya.
Selanjutnya, Pimpinan Dewan menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk bisa menahan diri, mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi proses penghitungan suara yang sedang berlangsung di KPU.
“Sikap yang paling bijak adalah menunggu hasil penghitungan manual atau real count yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi sampai penghitungan secara nasional di KPU,” tegasnya.
“Jika dalam proses penghitungan suara tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, hendaknya ditempuh prosedur dan jalur yang disediakan oleh undang-undang dan konstitusi negara,” sambung Bamsoet.