DPR: Haji 2026 Lancar, Kepadatan di Mina Perlu Terobosan Baru

29 Mei 2026, 10:17 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add as Preferred source

DPR: Haji 2026 Lancar, Kepadatan di Mina Perlu Terobosan Baru

Jumpa pers Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang; Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 DPR RI, Abdul Wachid; dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung DPR RI (29/10/2025) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Penyelenggaraan haji 2026 dinilai lancar, namun kepadatan di Mina masih menjadi masalah utama dengan fasilitas seperti AC dan air yang belum berfungsi optimal.
DPR mendorong pemerintah mencari terobosan baru, termasuk opsi tenda bertingkat atau skema tanazul agar sebagian jemaah bisa mabit di hotel untuk mengurangi kepadatan.
Wamenhaj menyoroti tantangan mobilitas tinggi di Mina serta perbedaan adaptasi suhu jemaah, mengingatkan agar tidak memaksakan diri saat lontar jumrah demi keselamatan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tahun 1447 Hijriah

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah dinilai berjalan lancar secara umum, meski kepadatan jemaah di Mina masih menjadi persoalan utama.

29 Juni 2026

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan evaluasi penyelenggaraan haji 2026 dan menyoroti fasilitas di Mina yang belum optimal, termasuk AC dan ketersediaan air.

kini

Marwan mendorong kajian alternatif untuk mengatasi kepadatan di Mina, seperti tenda bertingkat atau skema tanazul. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengingatkan pentingnya rasionalitas jemaah dalam menghadapi mobilitas tinggi di Mina.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lancar, namun kepadatan jemaah di Mina masih menjadi persoalan utama yang memerlukan terobosan baru dalam penataan area dan fasilitas.
Who?
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang bersama Tim Pengawas Haji DPR serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan penilaian dan usulan terkait kondisi Mina.
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta, sementara permasalahan yang dibahas terjadi di kawasan Mina, Arab Saudi, tempat jemaah haji melaksanakan mabit dan lontar jumrah.
When?
Keterangan disampaikan pada Jumat, 29 Juni 2026, setelah pelaksanaan rangkaian utama ibadah haji tahun 1447 Hijriah berlangsung.
Why?
Kepadatan tenda dan keterbatasan lahan di Mina menyebabkan ketidaknyamanan bagi jemaah. Fasilitas seperti pendingin udara dan air juga belum berfungsi optimal sehingga perlu solusi jangka panjang.
How?
DPR mengusulkan kajian alternatif seperti pembangunan tenda bertingkat atau penerapan skema tanazul agar sebagian jemaah dapat bermalam di hotel untuk mengurangi beban kepadatan di Mina.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Haji tahun 2026 katanya berjalan baik, tapi di Mina masih penuh banget. Pak Marwan dari DPR bilang tendanya sempit dan AC sama airnya belum bagus. Dia mau ada cara baru biar jemaah nggak sesak, mungkin pakai tenda bertingkat atau sebagian tidur di hotel. Sekarang mereka lagi cari solusi bareng pemerintah Arab Saudi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Penyelenggaraan haji 2026 dinilai berjalan lancar, menunjukkan keberhasilan koordinasi besar di tengah jutaan jemaah. Meski kepadatan di Mina masih menjadi tantangan, munculnya berbagai gagasan seperti tenda bertingkat dan skema tanazul mencerminkan semangat inovatif serta komitmen kuat pemerintah dan DPR untuk terus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah secara terukur.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah secara umum berjalan lancar. Namun demikian, kepadatan jemaah di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi bersama.

"Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung oleh jemaah," kata Marwan kepada wartawan, Jumat (29/6/2026).

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Fraksi PKB itu mencatat, sejumlah fasilitas di Mina belum berfungsi secara optimal. Mulai dari pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik.

"Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas," ujar dia.

1. Perlu ada kajian alternatif baru soal Mina

Ribuan jemaah haji Indonesia dan dari berbagai negara melakukan mabit di Muzdalifah, Makkah, Arab Saudi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian wajib haji setelah wukuf di Arafah, sebagai persiapan menuju Mina. (Dok. MCH 2026)

Marwan menilai, pemerintah perlu menyiapkan terobosan kebijakan baru untuk mengatasi persoalan Mina yang terus berulang setiap musim haji.

Sebab, apabila perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, maka perlu ada kajian alternatif lainnya, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang penempatan jemaah.

"Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi," kata Marwan.

2. Skema tanazul bisa menjadi pilihan alternatif

Jamaah haji melakukan perjalanan menuju Jamarat di Mina, Makkah (Dok. MCH 2026)

Selain itu, ia juga mengusulkan agar sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan.

Diketahui, tanazul merupakan skema yang memungkinkan jemaah haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.

"Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda," kata dia.

Kendati demikian, Marwan menegaskan, skema tersebut memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dapat memainkan peran strategis dalam melakukan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.

"Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," kata Legislator Sumatra Utara itu.

3. Tantangan Mobilitas Tinggi di Mina

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M pada Jumat (10/4/2026) malam.

Berbeda dengan wukuf di Arafah atau mabit di Muzdalifah yang cenderung berdiam diri, fase Mina sangat krusial karena jemaah harus berjalan kaki menuju Jamarat. Jarak dari tenda ke area lontar jumrah bisa mencapai kurang lebih 3 kilometer.

Selain kelelahan fisik, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti fenomena unik terkait perbedaan kemampuan adaptasi suhu jemaah di dalam tenda Mina. "Di tenda jemaah itu macam-macam kebiasaannya. Ketika AC-nya maksimal, yang gak kuat dingin akhirnya keluar dari tenda. Mereka pilih tidur di luar tenda, ditaruh kasur di luar," cerita Wamenhaj dari hasil inspeksinya.

Mengingat tingginya intensitas kegiatan di Mina, Wamenhaj mengingatkan jemaah untuk rasional. "Mobilitasnya tinggi. Oleh sebab itu yang paling penting, kalau tidak sanggup, ada baiknya (lontar jumrah) dibadalkan. Jangan memaksakan diri," kata Politikus Gerindra itu.