DPR Kritik Biaya Urus Paspor dan Visa Jemaah Haji Rp1,6 Miliar

14 Feb 2023, 13:32 WIB

Ilustrasi dokumen paspor calon jemaah haji. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Jakarta, IDN Times — Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadizily menyoroti sejumlah biaya pengurusan dokumen jemaah haji. Menurutnya anggaran pengurusan dokumen harus dilakukan rasionalisasi agar biaya haji bisa ditekan.

Dalam usulan Dirjen Pengelolaan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menjelaskan perlu beberapa biaya untuk pengurusan dokumen jemaah haji. Usulan tersebut di antara untuk lembur petugas pengurusan paspor senilai Rp3,7 miliar, biaya pendampingan penerbitan paspor jemaah Rp1,6 miliar, dan penyelesaian dokumen jemaah Rp11,2 miliar.

1. Usulan dana pembuatan paspor bisa ditekan

Seorang calon haji melambaikan tangannya di atas bus saat akan diberangkatkan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7/2022). Sebanyak 161 jamaah calon haji kloter terakhir embarkasi Makassar asal Kabupaten Jeneponto diberangkatkan ke Arab Saudi. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Ace Hasan mengatakan ada sekitar 84 ribu jemaah haji yang sudah memiliki paspor. Maka dari itu, usulan Rp1,6 miliar untuk penerbitan paspor jemaah haji bisa ditekan.

“Setahu saya ada 84 ribu jemaah yang harusnya berangkat itu sudah selesai paspornya. Jadi mohon untuk diperhatikan betul setahu saya pengurusan parpor mereka sudah selesai. Setengah dari jumlah jemaah kita,” kata Ace Hasan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

2. Biaya lembur pengurusan paspor disorot

Ilustrasi. Jemaah haji di Jembatan Jamarat, Mina, Arab Saudi (IDN Times/Umi Kalsum)

DPR juga menyoroti usulan dana untuk biaya lembur pengurusan paspor. Pasalnya pengurus parpor jemaah haji merupakan ASN yang mendapatkan honor dari negara.

Dana pengurusan paspor tersebut Rp3,7 miliar diminta bisa ditekan lebih rendah sehingga BPIH yang dibayarkan jemaah bisa lebih kecil.