DPR: Kuota Haji 2026 Akan Diumumkan Arab Saudi 15 Juli
- Penyampaian kuota haji 2026 oleh Arab Saudi akan diumumkan pada 15 Juli
- Tata kelola haji Indonesia mulai musim haji 2026 akan dirombak
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan penyampaian kuota haji untuk musim Haji 2026 akan disampaikan ke publik pada Selasa (15/7/2025). Pada saat yang bersamaan Peraturan Presiden baru mengenai fungsi penuh Badan Pengelola Haji (BPH) juga akan keluar.
"Besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji. Kemungkinan Perpres (baru) akan keluar," ujar Cucun ketika dikonfirmasi IDN Times, Senin (14/7/2025).
Ia menjelaskan, di Tanah Air tidak ada mekanisme pengumuman kuota haji. Biasanya pemerintah akan menerima kuota dari otoritas Arab Saudi lalu dilanjutkan ke panitia kerja di Komisi VIII DPR.
"Lagipula operator Haji 2026 kan sudah dipegang sepenuhnya oleh BPH," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sementara, pada musim Haji 2025, jumlah kuota yang diberikan oleh otoritas Arab Saudi mencapai 221 ribu jemaah. Sebanyak 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
1. Tata kelola haji Indonesia mulai musim haji 2026 akan dirombak
Menurut dia, selama ini pelaksanaan haji cenderung berlangsung dengan pendekatan business as usual. Terutama dalam aspek pengawasan yang dilakukan oleh DPR.
"Ini revolusi besar tentang pelaksanaan ibadah haji. Kami lagi menyusun RUU tentang Revisi 8/2019 yang sering dari tahun ke tahun business as usual. Ributnya, ya, permasalahan kuota, permasalahan penanganan bagaimana kontraktual. Yang tidak ada kontrak itu di-protect karena DPR masuknya di ujung pengawasannya," kata Cucun.
Ia menilai, pengawasan terhadap proses pemilihan hotel, katering, dan fasilitas lainnya selama ini hanya dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan. Hal ini menyebabkan masalah terus berulang setiap tahunnya.
"Tidak dari proses bagaimana hotel yang disewa seperti apa, catering yang disewa seperti apa, kadang yang diperlihatkan di ujung. Contohnya bagus ketika pelaksanaan karena ngurus orang banyak, akhirnya ya kejadian dari tahun ke tahun seperti itu," kata dia.
2. Prabowo sudah keluarkan Perpres baru tentang operator pengelolaan haji
Ia mengatakan, struktur kelembagaan yang menangani ibadah haji kini telah berubah. Pengelolaan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH).
"Bapak ibu sekalian, yang kami lagi lakukan ini bagaimana (pengelolaan haji yang lebih baik) apalagi sekarang dilepas dari Kementerian Agama. Sudah final strukturnya, tidak di Kementerian Agama tapi di Badan Penyelenggara Haji. Ya, sebentar lagi karena harmonisasi sudah selesai, Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah membuat BPH," ujar Cucun.
Ia menambahkan, tahapan pembahasan RUU kini sudah kembali ke Komisi VIII DPR. Usulan RUU inisiatif DPR segera dibahas sambil menunggu keluarnya peraturan presiden (perpres) terkait kelembagaan baru.
"Tetapi karena siklus haji ini sudah berjalan di bulan Juli, besok tanggal 15 Juli ini pengumuman kuota haji, kemungkinan perpres akan keluar," kata dia.
3. Jumlah jemaah haji yang wafat poda haji 2025 capai 446 orang
Sementara, salah satu poin yang menjadi sorotan di tiap penyelenggaraan ibadah haji yakni masih tingginya tingkat kematian jemaah haji di Saudi. Kementerian Agama mengungkap jumlah jemaah haji yang wafat pada musim Haji 2025 mencapai 446 orang. Angka itu lebih rendah dibandingkan pada Haji 2024, yakni 461 orang.
"Berdasarkan data Siskohatkes per 10 Juli 2025 pukul 16.00 WAS tercatat 446 jemaah haji wafat. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 461 jemaah wafat," ujar Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Muhammad Imran, di Madinah seperti dikutip dari situs resmi Kemenag.
Ia mengatakan, penurunan jumlah jemaah yang wafat merupakan salah satu pencapaian yang patut disyukuri. "Artinya, upaya preventif dan penanganan yang dilakukan selama haji menunjukkan hasil yang baik," katanya.
Meski begitu, jumlah jemaah haji yang wafat asal Indonesia pada 2025 tetap dianggap tinggi oleh otoritas Arab Saudi. Hal itu terungkap dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).
