DPR Rapat dengan Kapolri, Bahas Penyadapan hingga Penggalangan Demo

Habiburokhman menyebut, dugaan penyadapan ilegal bukan satu-satunya persoalan yang perlu didalami dalam rapat bersama Kapolri. Menurutnya, terdapat sejumlah dugaan tindakan lain yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut.

Beberapa di antaranya, yakni pengawasan atau surveillance ilegal hingga pembunuhan karakter terhadap pihak-pihak tertentu.

Ia meminta Polri menjelaskan secara terbuka fakta-fakta mengenai dugaan rangkaian tindakan tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.

Selain penyadapan dan surveillance ilegal, Habiburokhman juga menyoroti dugaan pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah.

Ia turut menyebut adanya dugaan penggalangan massa aksi demonstrasi. Menurutnya, berbagai tindakan tersebut perlu diperiksa karena dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

"Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata dia.

Habiburokhman menegaskan, seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius oleh kepolisian. Dengan begitu, dugaan-dugaan yang disampaikan bisa diuji berdasarkan fakta dan bukti hukum.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai, apabila rangkaian tindakan tersebut terbukti, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan makar.

Ia bahkan menyinggung Pasal 160 KUHP sebagai ketentuan hukum yang menurutnya berkaitan dengan dugaan tindakan tersebut.

"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, rapat kerja dengan Kapolri dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Ia juga memastikan seluruh anggota Komisi III DPR telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat tersebut.