Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, dan dihadiri para Wakil Ketua DPR RI, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Berdasarkan catatan, sebanyak 361 anggota turut hadir mengikuti rapat paripuna hari ini.
RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan, RUU Perampasan Aset juga mengatur tentang pemberian hukuman mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
Politikus Gerindra itu mengatakan, RUU Perampasan Aset juga diperluas ke tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.
"Alhamdulillah hari ini kita sampai ke tingkat kedua dan kita mohon agar kiranya dalam beberapa bulan ke depan ini RUU ini bisa disahkan menjadi undang-undang," kata Habiburokhman dalam laporannya.
Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh peserta untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang.
"Saya akan menanyakan pada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidan Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Setuju ya?" tanya Puan yang juga disetujui forum rapat.
Berikut 10 poin substansial UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya:
Pertama, mengenai judul, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Masuk di dalamnya tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
"Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," sambung Habiburokhman.
Ketiga, penegasan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundangan.
Empat, pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
Enam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Ketujuh, RUU Perampasan Aset mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana dilakukan badan yang berkompeten dalam rangka mengelola aset secara profesional dan akuntabel.
"Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya," katanya.
Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Sembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Sepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.