Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah.
Sukamta mengatakan seluruh poin pembahasan yang sempat mandeg dibahas oleh DPR dan pemerintah kini menemui titik terang dan bisa segera disahkan.
“RUU PDP sudah selesai dibahas semua, tinggal sinkronisasi di Masa Sidang mendatang (Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023)," kata Sukamta di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Beberapa poin dalam RUU PDP mengalami kebuntuan saat dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam masa persidangan sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah yang membuat proses pembahasan RUU PDP perlu diperpanjang hingga masa persidangan tahun depan.
Salah satu poin yang menuai perbedaan pandangan yakni terkait pembentukan lembaga pengawas data pribadi. DPR sebelumnya menginginkan lembaga pengawas dibentuk secara independen, namun pemerintah mengusulkan agar peran pengawasan diberikan pada Kemenkominfo.
“Lembaga pengawas ditetapkan tugas dan kewenangannya oleh UU, yang pembentukannya diserahkan pada presiden. Tim pemerintah yang dikomandani Kemenkominfo sudah oke,” kata Sukamta.
Selain itu, perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR juga terkait lokasi data center data pribadi. DPR dan pemerintah akhirnya mengambil keputusan sementara yaitu pembuatan data center pribadi untuk publik berlokasi di dalam negeri.
“Sementara untuk swasta, keputusannya harus dilakukan sinkronisasi dahulu,” ujar dia.
Dia menjelaskan, RUU PDP tinggal dilakukan sinkronisasi oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), untuk memeriksa secara keseluruhan RUU tersebut.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (5/7) menyepakati perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU PDP.
“Komisi I DPR menargetkan pembahasan RUU PDP dapat selesai pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yaitu Agustus 2022,” pungkas Sukamta.