Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI segera mengeksekusi penahanan terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina. (IDN Times/Amir Faisol)
  • UU Perampasan Aset mencakup korupsi serta tindak pidana lain, termasuk penipuan, penggelapan, narkotika, penyelundupan, dan perdagangan orang.

  • Perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.

  • DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan ruang lingkup dan 397 DIM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
18 tahun

RUU Perampasan Aset bergulir di parlemen selama 18 tahun sebelum disahkan DPR RI.

hari ini

DPR RI mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna.

Kamis (19/11/2026)

Soedeson Tandra menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai ketentuan perampasan aset.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset yang mengatur perampasan aset melalui putusan pidana dan tanpa putusan pidana.
  • Who?
    DPR RI mengesahkan RUU tersebut, sementara Soedeson Tandra menjelaskan ruang lingkup dan mekanismenya.
  • Where?
    RUU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.
  • When?
    Rapat paripurna digelar hari ini. Soedeson menyampaikan keterangannya pada Kamis (19/11/2026).
  • Why?
    Ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban dan memulihkan kerugian keuangan negara.
  • How?
    Perampasan dilakukan melalui mekanisme conviction based dan non-conviction based, termasuk terhadap perkara dengan pelaku yang tidak dapat diadili.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset. Soedeson Tandra menjelaskan aturan ini tidak hanya untuk korupsi, tetapi juga penipuan, penggelapan, narkotika, dan kejahatan lain. Harta dari kejahatan bisa dirampas untuk membantu korban atau negara. Aturan ini punya dua cara perampasan, termasuk saat pelaku tidak bisa diadili.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Perluasan ruang lingkup RUU Perampasan Aset membuka ketentuan untuk menangani aset dari lebih banyak tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas. Mekanisme tersebut juga memberi ruang bagi pemulihan kerugian korban atau negara ketika pelaku tidak dapat diadili dalam kondisi tertentu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan, Undang-Undang Perampasan Aset (UU PA) bukan hanya mengatur tindak pidana korupsi. Dia menegaskan, beleid tersebut juga menyasar sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Soedeson menambahkan, UU PA juga mengatur penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban.

Dia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pelakunya melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian. Contoh lainnya adalah biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson kepada jurnalis, Kamis (19/11/2026).

Politikus Golkar itu mengatakan, UU PA turut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui tindak pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.

Melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, kata dia, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," kata dia.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.

Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More