Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan, Undang-Undang Perampasan Aset (UU PA) bukan hanya mengatur tindak pidana korupsi. Dia menegaskan, beleid tersebut juga menyasar sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Soedeson menambahkan, UU PA juga mengatur penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban.

Dia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pelakunya melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian. Contoh lainnya adalah biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson kepada jurnalis, Kamis (19/11/2026).

Politikus Golkar itu mengatakan, UU PA turut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui tindak pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.

Melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, kata dia, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," kata dia.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.

Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Ia memastikan RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.