Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Australia Resmi Sanksi Tiga Warga dan Empat Organisasi Pemukim Israel

3 min read
Australia Resmi Sanksi Tiga Warga dan Empat Organisasi Pemukim Israel
Bendera Australia (Unsplash.com/engin akyurt)
  • Australia menjatuhkan sanksi kepada tiga warga dan empat organisasi Israel atas keterlibatan dalam perluasan permukiman ilegal serta kekerasan di Tepi Barat.
  • Sanksi melarang warga dan perusahaan Australia berdagang atau memberi dukungan kepada pihak terkait; pelanggaran dapat berujung penjara hingga 10 tahun dan denda besar.
  • Langkah Australia sejalan dengan Inggris, di tengah lonjakan kekerasan pemukim, pembongkaran bangunan Palestina, dan kekhawatiran bahwa proyek E1 menghambat solusi dua negara.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia resmi menjatuhkan sanksi kepada tiga warga negara dan empat organisasi Israel pada Rabu (18/11/2026). Keputusan ini diambil sebagai respons atas keterlibatan mereka dalam perluasan kawasan permukiman ilegal serta tindakan kekerasan terhadap warga di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pemerintah Australia menegaskan bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum internasional dan menghambat peluang terwujudnya solusi dua negara untuk perdamaian. Langkah ini sekaligus menjadi momen pertama bagi Australia dalam menjatuhkan hukuman yang menyasar langsung perusahaan konstruksi yang terlibat pembangunan permukiman ilegal.

  1. 1. Sanksi sasar tokoh pemukim hingga perusahaan konstruksi Israel

    Tiga individu yang dijatuhi sanksi oleh pemerintah Australia adalah pemimpin organisasi pemukim Nachala, Daniella Weiss, serta dua tokoh pembangunan permukiman, Eliav Libi dan Itamar Yehuda Levi. Sementara itu, empat entitas yang dihukum mencakup kelompok Amana, organisasi Nachala, kelompok relawan HaShomer Yosh, dan perusahaan konstruksi Eyal Hari Yehuda Company Ltd.

    "Individu dan organisasi yang dijatuhi sanksi aktif merencanakan, mengoordinasikan, dan mendirikan permukiman baru. Mereka juga menggalang dana, merekrut relawan, serta memberi dukungan bagi pemukim yang melakukan kekerasan," kata Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam keterangan resminya, dilansir Times of Israel.

    Sanksi ini melarang seluruh warga maupun perusahaan Australia untuk berdagang, memberikan dukungan dana, maupun bantuan lain kepada pihak yang disanksi. Individu yang melanggar terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 910 ribu dolar Australia (Rp11,09 miliar), sedangkan perusahaan dapat didenda hingga 3,64 juta dolar Australia (Rp44,36 miliar).

  2. 2. Langkah Australia sejalan dengan sanksi Inggris terhadap perusahaan Israel

    Sanksi dari Australia ini sejalan dengan kebijakan serupa yang diterapkan Inggris pada Selasa (17/11/2026). Pemerintah Inggris membekukan aset delapan pengembang properti dan perusahaan arsitektur Israel, yakni Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd, serta Z.F. Building Company Ltd.

    Inggris juga menghukum kelompok aktivis Tzav 9 yang kerap menghalangi konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Inggris mencatat bahwa jumlah izin pembangunan permukiman baru dalam empat tahun terakhir telah melampaui total persetujuan dalam 20 tahun sebelumnya.

    "Pesan saya mengenai proyek E1 sangat jelas, jangan menawar, membangun, dan mengambil keuntungan dari hancurnya solusi dua negara," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband.

    Kedua negara menyoroti proyek E1 di timur Yerusalem karena dinilai berbahaya dan membelah Tepi Barat, meski lelangnya kini ditunda sementara oleh Kejaksaan Agung Israel.

  3. 3. Lonjakan kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat picu kecaman diplomatik

    Sanksi dari kedua negara tersebut muncul di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di lapangan. Militer Israel tercatat membongkar sekitar 40 bangunan warga Palestina untuk melancarkan perluasan kawasan E1. Di saat bersamaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa serangan terhadap petani zaitun Palestina mencapai angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

    Insiden terbaru menewaskan seorang perempuan Palestina berusia 72 tahun akibat tembakan pemukim bersenjata di pinggiran Yerikho, sesaat setelah sejumlah rumah warga direbut paksa. Selain itu, sumber medis mencatat 10 warga Palestina lainnya terluka akibat penembakan di desa Al-Duyuk al-Tahta yang kini tengah diselidiki militer Israel.

    Menanggapi ketegangan itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyampaikan langsung penolakan negaranya kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar.

    "Saya sampaikan bahwa kami menolak aktivitas permukiman tersebut. Kami memiliki sikap dan posisi jangka panjang mengenai hal ini," kata Wong.

    Otoritas Palestina menyambut baik sanksi tersebut, sementara Presiden Australia Palestine Advocacy Network Nasser Mashni dan politisi Partai Hijau David Shoebridge mendesak larangan impor penuh atas produk permukiman ilegal itu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Related Articles

See More
Australia Resmi Sanksi Tiga Warga dan Empat Organisasi Pemukim Israel